OJK menetapkan sejumlah sanksi administratif dan perintah tindakan tertentu terhadap sejumlah pihak berdasarkan hasil pemeriksaan atas 10 kasus pelanggaran.
IDXChannel - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali menetapkan sejumlah sanksi administratif dan perintah tindakan tertentu terhadap sejumlah pihak berdasarkan hasil pemeriksaan atas 10 kasus pelanggaran ketentuan di bidang Pasar Modal.
Langkah ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan OJK dalam memperkuat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum, menjaga integritas perdagangan, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaku pasar, serta memberikan pelindungan kepada investor.
Pelanggaran yang ditindak mencakup manipulasi perdagangan saham, ketidakpatuhan terhadap kewajiban keterbukaan informasi dan pelaporan keuangan, pelanggaran ketentuan transaksi material dan transaksi afiliasi, serta ketidakpatuhan terhadap kewajiban pengalihan saham.
Plt Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK Wahyu Budi Satriyo mengatakan terhadap pelanggaran tersebut, OJK menetapkan tindakan sesuai dengan karakteristik dan tingkat keseriusan pelanggaran, antara lain berupa perintah pengembalian keuntungan yang diperoleh secara tidak sah, larangan berkegiatan di sektor Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (PMDK), perintah penutupan rekening efek, pengenaan denda administratif, serta perintah pemenuhan kewajiban tertentu.
"Dalam penanganan 10 kasus tersebut, OJK menetapkan tindakan atas tiga kasus manipulasi perdagangan saham dengan nilai keseluruhan keuntungan tidak sah yang diperintahkan untuk dikembalikan sebesar Rp23,77 miliar," ujarnya Sabtu (21/11/2026).
Selain itu, OJK mengenakan denda administratif dengan nilai keseluruhan sebesar Rp3,71 miliar atas berbagai pelanggaran ketentuan di bidang Pasar Modal.
Nilai pengembalian keuntungan tidak sah tersebut merupakan jumlah yang diperintahkan untuk dikembalikan, bukan jumlah yang telah terealisasi pengembaliannya.
OJK menegaskan bahwa penegakan hukum tidak hanya ditujukan untuk memberikan konsekuensi kepada pihak yang melakukan pelanggaran, tetapi juga untuk memastikan bahwa praktik yang mengganggu integritas pasar ditindak secara tegas, manfaat ekonomi yang diperoleh secara tidak sah tidak dipertahankan oleh pelanggar, dan kewajiban yang ditetapkan dalam ketentuan pasar modal dipenuhi secara efektif.
Komitmen OJK dalam Memperkuat Integritas dan Pelindungan Investor
Pengenaan sanksi administratif dan perintah tindakan tertentu terhadap para pihak dalam 10 kasus tersebut merupakan wujud nyata komitmen OJK untuk memperkuat integritas pasar modal melalui penegakan hukum yang konsisten, objektif, dan terukur.
OJK menegaskan bahwa setiap bentuk pelanggaran akan ditindak sesuai dengan karakteristik, tingkat keseriusan, dampak yang ditimbulkan, dan tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat. Penegakan hukum tidak hanya dilakukan melalui pengenaan denda administratif, tetapi juga melalui perintah pengembalian keuntungan yang diperoleh secara tidak sah, pembatasan kegiatan pelaku pelanggaran, penutupan rekening efek, serta perintah pemenuhan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Khusus terhadap praktik manipulasi perdagangan saham, OJK menegaskan bahwa tindakan yang menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai aktivitas perdagangan tidak dapat ditoleransi karena dapat merusak mekanisme pembentukan harga yang wajar dan mengurangi kepercayaan investor terhadap integritas pasar.
"OJK juga menegaskan bahwa emiten dan pengurus perusahaan wajib memastikan keterbukaan informasi yang akurat, lengkap, dan tepat waktu, serta memenuhi ketentuan transaksi material, transaksi afiliasi, pelaporan keuangan, dan kewajiban lainnya. Kepatuhan tersebut merupakan bagian penting dari tata kelola perusahaan yang baik dan pelindungan kepentingan pemegang saham," kata dia.
Ke depan, OJK akan terus meningkatkan efektivitas pengawasan transaksi efek, memperkuat kualitas pemeriksaan dan tindak lanjut penegakan hukum, serta meningkatkan koordinasi dengan Self-Regulatory Organizations (SRO) dan pihak terkait untuk mendeteksi, mencegah, dan menindak praktik-praktik yang berpotensi mengganggu integritas pasar.
OJK menegaskan bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak hanya diukur dari jumlah maupun nilai sanksi yang dikenakan, tetapi juga dari efektivitas tindakan korektif, kepatuhan pihak yang dikenai sanksi, serta dampaknya terhadap perbaikan perilaku pelaku pasar.
Melalui langkah-langkah tersebut, OJK berkomitmen membangun pasar modal Indonesia yang semakin transparan, berintegritas, berdaya saing, serta mampu memberikan pelindungan yang lebih kuat kepada investor.
(kunthi fahmar sandy)





