Pantau - Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menegaskan bahwa kedaulatan ekonomi harus diwujudkan melalui pemerataan manfaat kekayaan sumber daya alam agar dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya kelompok tertentu.
Hal tersebut disampaikan Cucun usai membuka Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) ke-5 Tahun 2026 di Bandung, Jawa Barat, Jumat (20/11/2026).
Menurutnya, pemerataan ekonomi sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan negara kesejahteraan atau welfare state sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 dan Pasal 34 UUD NRI Tahun 1945.
Cucun menegaskan DPR RI mendukung visi pemerintahan Presiden Prabowo melalui penguatan berbagai regulasi agar manfaat kekayaan sumber daya alam dapat dinikmati seluruh masyarakat.
“Para penikmat sumber daya alam yang selama ini hanya dirasakan oleh kelompok kecil, sekarang sudah bukan masanya. Di era Presiden Pak Prabowo, kami DPR men-support dengan berbagai regulasi agar ini bisa dirasakan oleh semua, seluruh elemen anak bangsa,” tegasnya.
Kepastian Hukum Jadi Fondasi Negara KesejahteraanCucun menekankan pentingnya kepastian hukum dalam membangun kepercayaan publik, baik di dalam negeri maupun di tingkat internasional.
Menurutnya, negara kesejahteraan tidak dapat terwujud secara optimal apabila kebijakan dan keputusan negara tidak didukung kepastian hukum yang kuat.
“Bagaimana negara ini bisa sejahtera, menjadi welfare state, kalau kepastian hukum bisa menjamin setiap keputusan? Negara ini betul-betul harus memiliki trust, bukan hanya kepercayaan publik internal, tetapi juga kepercayaan publik internasional. Kalau ada kepastian hukum di negara kita, itulah yang akan menjadi modal utama dan indikator untuk kemajuan serta kesejahteraan anak-anak bangsa,” jelasnya.
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut juga menilai pemikiran dan kajian akademisi hukum tata negara serta hukum administrasi negara berperan penting dalam mendukung fungsi legislasi DPR RI.
“Karya-karya para pengajar hukum tata negara dan hukum administrasi negara ini sudah bisa dinikmati dan dikonsumsi, terutama oleh teman-teman kita yang ada di alat kelengkapan DPR. Bagaimana pengambilan kebijakan, dalam pembuatan legislasi, reasoning-nya pasti dari para pengajar hukum tata negara yang sering kita dengarkan,” ujarnya.
Cucun berharap konferensi nasional bertema “Konstitusi, Kedaulatan Ekonomi dan Negara Kesejahteraan” tersebut menghasilkan rekomendasi yang dapat menjadi masukan bagi DPR RI dalam merumuskan kebijakan dan regulasi.
Dorong Perlindungan Pekerja dan Kelompok MarginalCucun turut menyoroti pentingnya kehadiran negara melalui regulasi yang memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pekerja, buruh, serta kelompok masyarakat rentan.
Ia menilai regulasi ketenagakerjaan harus menjadi instrumen perlindungan bagi masyarakat yang selama ini berada dalam posisi marginal.
Cucun juga menyinggung pengaturan upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK) yang disebut telah memiliki landasan dalam regulasi baru.
“Bagaimana menjamin para pekerja, para buruh, negara hadir menjadi proteksi, menjadi pelindung dari kelompok-kelompok marginal dan kelompok-kelompok yang terpinggirkan. Terkait menghadapi UMP atau UMK, kita sudah punya batasan-batasan dalam undang-undang baru. Insya Allah ini akan sedikit-sedikit berjalan dengan baik perjalanan negara ini,” pungkasnya.
Konferensi tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat negara, akademisi, serta perwakilan lembaga pemerintah, termasuk Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo dan Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal DPR RI Suprihartini.




