Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjalin komitmen kolaborasi untuk melakukan restorasi mangrove dan padang lamun seluas 13.500 hektare di Indonesia. Kolaborasi ini menggandeng sejumlah pengembang proyek dan organisasi masyarakat sipil.
Komitmen restorasi tersebut ditandai dengan pernyataan bersama KKP dengan PT. Lentera Karbon Indonesia (Lume Carbon) dan Apolownia pada 12 November, serta pada 18 November bersama VNV, PT. Yani Kusuma Perkasa (YKP) dan Yayasan Konservasi Pesisir Indonesia (YAKOPI) yang seluruhnya berada dalam rangkaian COP31 di Turkiye.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menjelaskan komitmen itu menjadi langkah konkret pemerintah bersama para mitra dalam memperkuat aksi mitigasi perubahan iklim melalui pengelolaan instrumen Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dari sektor kelautan.
"Pengelolaan NEK sektor kelautan merupakan salah satu strategi mitigasi perubahan iklim global di Indonesia yang selaras dengan Second Nationally Determined Contribution (Second NDC) dan Perjanjian Paris (Paris Agreement)," ungkap Trenggono dalam keterangan tertulis, Sabtu (21/11/2026)
Dari total komitmen restorasi mangrove dan lamun seluas 13.500 hektare, telah diidentifikasi dan dipersiapkan lokasi-lokasinya oleh para mitra yang mencakup wilayah seluas 5.000 hektare di Pantai Utara Jawa (Pantura), 1.000 hektare di Lombok Timur, dan 7.500 hektare di Sumatera.
Restorasi akan dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2026 yang memastikan pengelolaan dilakukan secara transparan, berbasis sains, serta menjamin keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, Koswara, menyampaikan bahwa kolaborasi dengan berbagai pihak menjadi langkah penting untuk mempercepat pemulihan lingkungan melalui restorasi mangrove dan lamun. Adapun lokasi yang telah dipetakan dan menjadi target nasional mencapai 588 ribu hektare.
"Pemerintah mendorong dan membuka peluang keterlibatan sektor swasta dan organisasi masyarakat sipil dalam mendukung ocean-based climate solutions," ujar Koswara.
Pemerintah juga memastikan instrumen NEK memberikan manfaat yang adil bagi masyarakat pesisir.
Regulasi yang berlaku mewajibkan setiap proyek menerapkan prinsip persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (Free, Prior and Informed Consent/FPIC), menyusun rencana pembagian manfaat (benefit-sharing plan), serta menyediakan mekanisme pengaduan (grievance mechanism) untuk menjamin transparansi dan perlindungan kepentingan masyarakat.
(prf/ega)





