jpnn.com, JAKARTA - Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut siap membeberkan alasan kebijakan pembagian kuota haji tambahan 2023–2024 dalam sidang pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Tipikor Jakarta.
Yaqut menyatakan akan menjelaskan proses pengambilan keputusan, informasi yang diterimanya, hingga pertimbangan di balik kebijakan tersebut.
BACA JUGA: KPK Sebut Fuad Hasan Masyhur Punya Pengaruh Ubah Kebijakan Kuota Haji
Dia menegaskan keselamatan jemaah menjadi prioritas dalam penyelenggaraan ibadah haji.
"Saya siap menjelaskan keputusan yang menjadi kewenangan saya, informasi yang saya terima saat itu, dan alasan kebijakan tersebut diambil," ujar Yaqut dalam keterangan yang diterima JPNN.com, Sabtu (21/11).
BACA JUGA: Kasus Kuota Haji Tambahan, Tim Auditor BPK Tak Temukan Aliran Dana kepada Gus Yaqut
Menurut dia, persoalan kapasitas layanan dan kepadatan jemaah di Mina serta Muzdalifah perlu menjadi bagian dari penilaian perkara.
Yaqut juga meminta seluruh kebijakan diperiksa berdasarkan dokumen dan keterangan yang terungkap di persidangan.
BACA JUGA: Sidang Kasus Kuota Haji, Muhadjir Bicara Soal MoU Indonesia-Saudi
Sebagai informasi, Kementerian Agama pada Juli 2024 menjelaskan tambahan kuota haji sebanyak 20 ribu dialokasikan masing-masing 10 ribu untuk haji reguler dan haji khusus.
Saat itu, keterbatasan lahan, zonasi, serta kesiapan layanan di Mina dan Muzdalifah menjadi sejumlah pertimbangan operasional.
Terkait dugaan pengumpulan fee percepatan, Yaqut kembali membantah pernah memerintahkan pengumpulan dana maupun menerima uang tersebut.
"Posisi saya tetap, saya tidak pernah memerintahkan pengumpulan fee dan tidak menerima dana tersebut. Saya akan menjelaskan apa yang saya ketahui dan langkah yang saya lakukan," tegasnya.
Yaqut juga menyatakan tidak mengetahui tindakan pihak lain yang berada di luar pengetahuannya.
Atas alasan tersebut, dia memilih tidak memberikan kesaksian terhadap tiga terdakwa lain dalam perkara yang sama.
"Saya tidak terkait sama sekali dengan dakwaan terhadap tiga terdakwa lain. Jadi, apa yang harus saya saksikan jika saya memang tidak tahu?" katanya.
Sementara itu, penasihat hukum Yaqut, Dodi S. Abdulkadir, mengatakan pemeriksaan terdakwa menjadi momentum untuk memperjelas hubungan antara kebijakan, pelaksanaan, dan dugaan tindak pidana yang didakwakan.
Dodi menilai kebijakan yang diambil kliennya telah memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik.
Dia juga menyebut penyelenggaraan haji menghasilkan penghematan sedikitnya Rp600 miliar.
"Sidang hari ini menegaskan kembali bahwa seluruh kebijakan yang diambil Gus Yaqut telah memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik serta memberikan manfaat optimal bagi penyelenggaraan haji," ujar Dodi.
Dodi turut mengingatkan agar perkara tersebut tidak dimanfaatkan untuk memunculkan perpecahan antara warga Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah
Dia menyinggung keterangan Buya Anwar Abbas yang sebelumnya hadir sebagai saksi meringankan bagi Yaqut.
Menurut Dodi, Anwar Abbas menyampaikan apresiasi warga Muhammadiyah terhadap penyelenggaraan ibadah haji yang dilakukan saat Yaqut menjabat Menteri Agama.
"Jangan sampai persidangan ini justru dipakai untuk memecah belah Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama," ucapnya.
Dalam persidangan tersebut, tokoh agama Bachtiar Nasir yang merupakan Pemimpin AQL Islamic Center juga hadir memberikan dukungan moral.
Dia datang bersama ratusan santri dan pendukung Yaqut untuk mengikuti jalannya persidangan.
Bachtiar menegaskan kehadirannya bukan bentuk loyalitas buta, melainkan dukungan moral terhadap proses hukum.
Dia juga menjelaskan makna lantunan selawat Asyghil yang dibawakan para pendukung Yaqut.
"Sholawat Asyghil yang dilantunkan para pendukung ini bermakna permohonan perlindungan kepada Allah SWT agar kesibukan atau urusan orang-orang zalim dialihkan sehingga tidak menyakiti atau menzalimi pihak yang didoakan," tutur Bachtiar. (kkp/jpnn)
Redaktur : Budianto Hutahaean
Reporter : Kenny Kurnia Putra




