Makassar Kerap Gelap, Hak Konsumen Dipertanyakan

harianfajar
2 jam lalu
Cover Berita

Oleh: Muhammad Refri Bintang Pamungkas
Ketua Umum PERMAHI DPC Makassar

Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi konstitusi dan hak asasi manusia. Prinsip tersebut tidak cukup hanya tertuang dalam peraturan perundang-undangan, tetapi harus diwujudkan melalui pelayanan publik yang menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat.

Salah satu kebutuhan mendasar yang kini tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat adalah energi listrik. Hampir seluruh aktivitas ekonomi, sosial, pendidikan, hingga pelayanan kesehatan bergantung pada ketersediaan listrik. Karena itu, listrik bukan sekadar komoditas atau layanan teknis, melainkan bagian penting dari penunjang kehidupan masyarakat.

Dalam konteks ketenagalistrikan, negara telah memberikan jaminan perlindungan kepada konsumen melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Pasal 29 ayat (1) secara tegas mengatur hak konsumen untuk memperoleh pelayanan tenaga listrik yang baik, mendapatkan pasokan listrik secara terus-menerus dengan mutu dan keandalan yang baik, serta memperoleh ganti rugi apabila terjadi pemadaman akibat kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengoperasian tenaga listrik.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penyediaan listrik bukan semata-mata persoalan bisnis antara penyedia jasa dan pelanggan. Di dalamnya terdapat tanggung jawab pelayanan publik yang harus dijalankan secara profesional, transparan, dan akuntabel.

Sayangnya, kondisi kelistrikan di Sulawesi Selatan, khususnya Kota Makassar, belakangan ini justru menimbulkan keresahan masyarakat. Pemadaman listrik yang terjadi berulang kali telah mengganggu aktivitas warga dan memunculkan pertanyaan mengenai kualitas pelayanan serta keandalan sistem kelistrikan.

Berdasarkan catatan yang dihimpun, sepanjang Oktober 2026, pemadaman listrik terjadi pada 1, 21, 22, 24, 26, 28, 30, dan 31 Oktober. Sementara pada November 2026, pemadaman kembali tercatat pada 5, 6, 10, 12, 13, 14, 16, dan 18 November. Bahkan, hingga 19 November 2026, gangguan pasokan listrik masih terjadi.

Frekuensi pemadaman tersebut patut menjadi perhatian serius. Sebab, dampaknya tidak berhenti pada terganggunya penerangan rumah tangga. Pelaku usaha kecil dan menengah dapat kehilangan waktu produktif, aktivitas perdagangan terhambat, peralatan elektronik berisiko mengalami kerusakan, sementara masyarakat yang bergantung pada perangkat listrik untuk kebutuhan kesehatan maupun pekerjaan turut menghadapi kesulitan.

Di tengah ketergantungan masyarakat terhadap teknologi dan layanan digital, listrik telah menjadi infrastruktur utama kehidupan modern. Ketika pasokan listrik tidak terjaga, dampaknya dapat menjalar ke berbagai sektor. Produktivitas menurun, biaya operasional meningkat, dan kenyamanan masyarakat ikut terganggu.

Persoalannya, masyarakat sebagai konsumen tetap memiliki kewajiban memenuhi pembayaran tagihan listrik. Namun, kewajiban tersebut semestinya berjalan beriringan dengan pemenuhan hak untuk mendapatkan pelayanan yang layak dan andal. Jangan sampai masyarakat hanya dituntut menjalankan kewajibannya, sementara hak atas pelayanan yang baik justru tidak memperoleh kepastian.

Dalam situasi seperti ini, PT PLN (Persero), khususnya PLN UID Sulselrabar beserta unit pelaksana di Kota Makassar, perlu memberikan penjelasan secara terbuka mengenai penyebab berulangnya pemadaman. Masyarakat berhak mengetahui apakah gangguan tersebut disebabkan oleh pemeliharaan jaringan, keterbatasan pasokan, gangguan teknis, atau faktor lainnya.

Transparansi menjadi penting agar masyarakat tidak terus-menerus berada dalam ketidakpastian. Pemberitahuan sebelum pemadaman, penjelasan mengenai penyebab gangguan, estimasi waktu pemulihan, serta langkah pencegahan agar kejadian serupa tidak berulang merupakan bagian dari pelayanan yang semestinya diberikan kepada konsumen.

Selain itu, ketentuan mengenai kompensasi atau ganti rugi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan juga perlu menjadi perhatian. Apabila pemadaman terbukti terjadi akibat kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengoperasian tenaga listrik, hak konsumen atas ganti rugi harus dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.

Tanggung jawab tersebut tidak boleh berhenti pada penyampaian permohonan maaf atau penjelasan teknis semata. Harus ada evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi, pemeliharaan infrastruktur, serta mekanisme penanganan gangguan agar keandalan pasokan listrik dapat ditingkatkan.

Sebagai Ketua Umum Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) DPC Makassar, saya memandang persoalan ini sebagai bagian dari perlindungan hak masyarakat yang harus mendapatkan perhatian serius. Pemenuhan hak konsumen tidak boleh dipandang sebagai tuntutan berlebihan, melainkan konsekuensi dari tanggung jawab penyedia layanan ketenagalistrikan.

Karena itu, kami mendesak PT PLN (Persero), khususnya PLN UID Sulselrabar dan unit terkait di Kota Makassar, untuk segera memberikan pertanggungjawaban atas berulangnya pemadaman listrik. Pertanggungjawaban tersebut harus diwujudkan melalui keterbukaan informasi, evaluasi pelayanan, langkah perbaikan yang konkret, serta pemenuhan hak konsumen yang terdampak.

Apabila tidak terdapat iktikad baik dan langkah penyelesaian yang serius, PERMAHI DPC Makassar akan mempertimbangkan langkah hukum sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan pelayanan ketenagalistrikan tidak cukup dilihat dari luasnya jaringan atau besarnya kapasitas pembangkit yang dimiliki. Lebih dari itu, keberhasilan harus tercermin dari kemampuan penyedia layanan dalam memastikan masyarakat memperoleh listrik secara andal, aman, dan berkelanjutan.

Listrik adalah penopang kehidupan. Ketika pasokannya berulang kali terganggu, yang dipertaruhkan bukan hanya kenyamanan, melainkan juga produktivitas, aktivitas ekonomi, dan hak masyarakat untuk menjalani kehidupan secara layak.

Sudah saatnya persoalan pemadaman listrik di Makassar dijawab dengan tindakan nyata. Sebab, masyarakat bukan sekadar pelanggan yang membayar tagihan setiap bulan. Mereka adalah konsumen yang memiliki hak dan wajib mendapatkan perlindungan.(*)


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Relawan M Yasin Layangkan Keberatan ke NasDem Kediri, Khusnul Arif Sebut Rotasi Sesuai Mekanisme
• 13 jam laluberitajatim.com
thumb
Pemerintah Targetkan 23 Juta Penerima Bansos Mandiri secara Ekonomi melalui Penguatan UMKM
• 7 jam lalupantau.com
thumb
Saat Harapan Memudar: Memahami Keputusasaan dan Menemukan Kekuatan untuk Bangkit
• 5 jam laluerabaru.net
thumb
Anthropic Sukses IPO, 7 Pendirinya Bakal Jadi Multimiliarder
• 14 jam lalukumparan.com
thumb
Kecelakaan Kereta Api VS Angkot di Simalungun, Sopir Angkot Tewas Terbakar di Kursi Kemudi, Ini Penyebabnya
• 2 jam lalugrid.id
Berhasil disimpan.