jpnn.com, JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) membuka opsi menjatuhkan tuntutan hukuman mati terhadap pengusaha minyak Muhammad Riza Chalid dalam perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah PT Pertamina (Persero).
Mengingat tersangka masih berstatus buron, tuntutan maksimal tersebut berpotensi dibacakan dalam persidangan secara in absentia atau tanpa kehadiran terdakwa.
BACA JUGA: Terima Info Buronan Riza Chalid Sembunyi di Negara Ini, Menko Yusril Bicara Soal Ekstradisi
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Kuntadi, mengungkapkan bahwa rencana penuntutan maksimal ini tengah dikaji secara serius oleh tim jaksa penuntut umum (JPU) sesuai arahan Jaksa Agung ST Burhanuddin.
"Kami berpikir untuk menuntut Riza Chalid dengan hukuman mati karena besarnya kerugian negara yang sudah mencapai ratusan triliun. Dan selama syarat-syaratnya terpenuhi, sangat mungkin diterapkan hukuman mati," tegas Kuntadi di sela-sela kunjungannya di Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Sabtu (21/11/2026).
BACA JUGA: Pernyataan Kejagung Setelah Riza Chalid Jadi Tersangka Korupsi Lagi
Kuntadi memaparkan sejumlah elemen pemberat yang menjadi dasar kajian JPU. Selain nilai kerugian keuangan negara yang fantastis, praktik korupsi tersebut menyasar sektor bahan bakar minyak (BBM) yang menyangkut hajat hidup orang banyak serta memengaruhi stabilitas ekonomi nasional.
Tak hanya itu, Kejagung menilai kejahatan tersebut telah berlangsung dalam rentang waktu sangat lama dan terstruktur dengan melibatkan jaringan mafia yang besar dan kuat.
BACA JUGA: Anak Riza Chalid Divonis 15 Tahun Penjara dan Bayar Uang Pengganti Rp 2,9 Triliun
Sikap tidak kooperatif Riza Chalid yang memilih melarikan diri ke luar negeri untuk menghindari proses hukum turut menjadi catatan merah jaksa.
"Kejadiannya sudah berjalan begitu lama dan melibatkan jaringan yang begitu besar dan kuat. Terlebih lagi, yang dikorupsi adalah sektor yang menyangkut hajat hidup orang banyak, yaitu BBM. Pelakunya juga melarikan diri. Semua elemen pemberat ini menjadi dasar pertimbangan utama kami dalam merumuskan rencana penuntutan maksimal," pungkas Kuntadi.
Sebagai informasi, Riza Chalid telah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) sejak Agustus 2025.
Apabila tersangka tetap tidak tertangkap atau mangkir hingga persidangan dimulai, perkara ini dapat disidangkan secara in absentia sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).
Saat ini, tim penyidik dan penuntut umum Kejagung terus merampungkan berkas perkara sekaligus berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memburu keberadaan tersangka demi mewujudkan efek jera secara nyata.
Redaktur & Reporter : Budianto Hutahaean




