Diperiksa Polisi sebagai Korban, Fadli Zon Ungkap Disadap Sejak 2021

detik.com
2 jam lalu
Cover Berita
Jakarta -

Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengaku menjadi salah satu korban penyadapan ilegal yang kini tengah disidik polisi. Fadli Zon mengatakan nomor handphone miliknya disadap sejak 2021.

Pengakuan itu disampaikan Fadli melalui akun X miliknya, Sabtu (21/11/2026). Dia mengatakan telah dua kali dimintai klarifikasi dan keterangan oleh polisi terkait kasus tersebut.

"Beberapa hari lalu, saya dua kali dimintai klarifikasi dan keterangan polisi sebagai salah seorang yang disadap secara ilegal oleh pihak yang kini tengah disidik," tulis Fadli Zon.

Baca juga: Jenderal Sigit-Ahrie Sonta Akan Jadi Saksi buat Tentukan Tersangka Kasus Makar

Fadli mengatakan nomor handphone miliknya termasuk yang paling lama disadap. Penyadapan itu, kata dia, berlangsung selama dirinya menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina dan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra.

"Ternyata nomor handphone saya telah disadap sejak 2021 hingga 2026. Termasuk yang paling lama disadap. Saya disadap sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina dan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra," ujarnya.

Untuk diketahui, ada empat orang yang berstatus tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal tersebut. Mereka ialah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kadiv Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta, mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Irjen Eko Hadi Santoso, dan mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.

Saat ini, tiga tersangka telah ditempatkan di tempat khusus dan ditahan di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok. Sedangkan Irjen Slamet Uliandi belum ditahan lantaran masih menjalani pemulihan kesehatan.

Dugaan praktik penyadapan terhadap Presiden Prabowo tersebut dilaporkan telah berlangsung sejak 2025. Presiden Prabowo kemudian memecat Listyo Sigit dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) pada Rabu (4/11).

Polri juga telah menggelar sidang etik terhadap Ahrie Sonta pada (10/11) dan Eko Hadi pada (17/11). Majelis Komisi Kode Etik Polri (KKEP) memutuskan menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau pemecatan terhadap keduanya.

Baca juga: Terbongkar Rumah di Bogor Diduga Jadi Posko Terkait Makar




(amw/idh)

Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Wali Kota Makassar Rotasi 29 Pejabat Eselon II untuk Maksimalkan Pelayanan Publik
• 15 jam lalurepublika.co.id
thumb
Penyadapan Presiden oleh Listyo Sigit, Politikus PDIP: Pasti Ada Orang Politik di Balik Kasus Ini
• 23 jam lalukompas.tv
thumb
Siap Laporkan Ahmad Assegaf, Tasya Farasya Murka Ungkap Kejanggalan saat Pembangunan Rumah: Seperti Asal-asalan
• 11 jam lalugrid.id
thumb
Link Live Streaming Persebaya Vs Java United, Kick-off 15.30 WIB
• 6 jam lalutvonenews.com
thumb
SMA Jubilee pertahankan gelar juara DBL 2026 Jakarta
• 59 menit laluantaranews.com
Berhasil disimpan.