jpnn.com - Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Widodo mendorong Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP INI) periode 2026–2030 untuk memperkuat organisasi sekaligus transformasi digital di bidang kenotariatan.
Hal tersebut disampaikannya dalam acara Pengukuhan dan Rapat Pleno Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia periode 2026–2030 di Hotel Grand Sahid Jakarta, Sabtu (21/11).
BACA JUGA: 638 Anggota INI Jalani Uji Kode Etik Notaris untuk Jaga Profesionalisme Jabatan
Widodo mengatakan kepengurusan INI yang baru diharapkan mampu menjadi pengayom bagi seluruh anggota, baik di tingkat pusat, wilayah, maupun daerah.
"Komunikasi dan koordinasi yang baik menjadi kunci agar setiap kebijakan pemerintah dapat tersampaikan dan dipahami secara merata oleh seluruh notaris di Indonesia," kata Widodo.
BACA JUGA: KPK Periksa Notaris/PPAT Terkait Gratifikasi Batu Bara Kukar
Dia juga menyampaikan tiga pesan Menteri Hukum kepada jajaran pengurus INI.
Pertama, memperkuat koordinasi, konsolidasi, dan silaturahmi antarpengurus di seluruh tingkatan.
Kedua, memastikan pengurus mampu mengayomi dan merangkul seluruh anggota serta menyampaikan informasi kebijakan secara cepat dan tepat.
Ketiga, mendukung transformasi digital yang tengah dikembangkan pemerintah dalam pelayanan kenotariatan.
Dorong Transformasi Digital Kenotariatan
Widodo menjelaskan Kementerian Hukum terus melakukan penyempurnaan sistem layanan kenotariatan, termasuk sistem penerimaan dan penempatan Anggota Luar Biasa (ALB) sebagai bagian dari proses menuju pengangkatan notaris.
Proses penerimaan ALB saat ini masih menghadapi tantangan, terutama terkait perebutan formasi di sejumlah wilayah.
Ke depan, pemerintah akan memperkenalkan mekanisme baru yang lebih tertata melalui sistem antrean berdasarkan kelengkapan data dan ketersediaan formasi.
"Dengan sistem yang baru, calon notaris dapat mengetahui posisi antreannya sehingga memiliki gambaran kapan memperoleh kesempatan untuk diangkat sebagai notaris," jelas Widodo.
Digitalisasi Protokol Notaris dan Kepastian Hukum
Lebih lanjut, Widodo menyoroti pentingnya digitalisasi protokol notaris, termasuk dokumen-dokumen lama yang selama ini disimpan secara konvensional.
Menurutnya, protokol notaris merupakan dokumen negara yang harus dijaga keberadaan, keamanan, dan keutuhannya.
Kementerian Hukum mendorong pengembangan sistem penyimpanan elektronik yang terintegrasi melalui pusat data atau big data.
Widodo menegaskan bahwa transformasi digital bukan semata-mata perubahan dari dokumen fisik menjadi elektronik, melainkan juga bagian dari upaya memperbaiki kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat.
INI Mitra Strategis Pemerintah
Dalam kesempatan itu, Widodo juga mengapresiasi terbentuknya kepengurusan baru PP INI periode 2026–2030 di bawah kepemimpinan Ketua Umum Dr. H. Irfan Ardiansyah, S.H., Sp.N., LL.M.
Ia berharap INI dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun sistem pelayanan kenotariatan yang semakin baik.
Organisasi profesi diharapkan turut mengambil peran dalam merumuskan solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi notaris, termasuk terkait kebijakan perpindahan wilayah jabatan.
Menurut Widodo, pemerintah membuka ruang bagi organisasi profesi untuk turut memikirkan mekanisme perpindahan notaris dengan mempertimbangkan kebutuhan dan persebaran notaris di setiap daerah.
Hal ini penting agar distribusi notaris dapat berlangsung secara proporsional, tidak hanya terpusat di wilayah tertentu, tetapi juga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat di Indonesia bagian tengah dan timur.
"Pemerintah berharap organisasi profesi dapat membantu memikirkan bagaimana kuota perpindahan notaris, rekomendasi, dan mekanismenya dapat diatur dengan baik. Dengan begitu, distribusi notaris tetap memperhatikan kebutuhan masing-masing daerah," ujarnya.
Ia juga mengingatkan seluruh notaris agar senantiasa menjaga etika profesi, baik terhadap diri sendiri, klien, sesama rekan notaris, organisasi, maupun masyarakat.
Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris harus dijaga melalui pelaksanaan jabatan yang profesional, berintegritas, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kode etik.
Ketua Umum PP INI periode 2026–2030, Dr. H. Irfan Ardiansyah, S.H., Sp.N., LL.M. menegaskan komitmen kepengurusan baru untuk menjaga keluhuran martabat jabatan notaris sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan hukum.
Pengukuhan yang dihadiri Dewan Penasihat, Dewan Kehormatan Pusat (DKP), perwakilan Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah INI dari seluruh Indonesia, serta sejumlah tamu undangan dari instansi pemerintah dan mitra strategis profesi hukum tersebut menjadi momentum untuk memperkuat persatuan dan konsolidasi organisasi.(era/jpnn)
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul




