Jakarta, VIVA - Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengungkapkan dirinya menjadi salah satu korban dugaan penyadapan ilegal yang kini tengah diusut kepolisian. Nomor telepon selulernya disebut telah disadap selama lima tahun, mulai 2021 hingga 2026.
Fadli bahkan mengaku termasuk pihak yang mengalami penyadapan dalam rentang waktu paling lama.
Pengakuan tersebut disampaikan Fadli melalui akun X resminya. Ia mengatakan, telah dua kali dimintai klarifikasi dan keterangan oleh polisi beberapa hari sebelum mengungkapkan hal tersebut kepada publik.
"Beberapa hari lalu, sy 2 kali dimintai klarifikasi dan keterangan polisi sebagai salah seorang yang disadap secara ilegal oleh pihak yang kini tengah disidik," ungkapnya, seperti dikutip pada Sabtu (21/11/2026).
Fadli menyebut dirinya menjadi sasaran ketika menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Gerindra. "Ternyata nomor handphone sy telah disadap sejak 2021 hingga 2026. Termasuk yg paling lama disadap. Sy disadap sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina dan Wakil Ketua Umum Partai @Gerindra," jelasnya.
Sebagaimana diketahui, kasus penyadapan ilegal tersebut kini menjadi salah satu perkara yang ditangani Bareskrim Polri. Penyidik sebelumnya telah menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka, yakni Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta, Eko Hadi Santoso, dan Slamet Uliandi.
Di tengah proses penyidikan tersebut, Bareskrim juga mengembangkan penanganan laporan dugaan tindak pidana makar terhadap Presiden Prabowo Subianto, termasuk dugaan pemufakatan jahat. Perkara ini disebut berkaitan dengan dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, serta penghapusan data elektronik.
Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri sebelumnya melakukan penggeledahan di sejumlah rumah yang berkaitan dengan Brigjen TK dan Kombes IM. Penggeledahan dimulai pada Kamis malam, di wilayah Bogor, Jawa Barat, serta Curug, Tangerang.
Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro mengatakan penggeledahan dilakukan untuk mendukung penyidikan perkara dugaan makar. "Sejak Kamis malam, tim penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum terus melakukan penggeledahan terkait tindak pidana makar di lima lokasi rumah terkait Brigjen TK dan Kombes IM," ujarnya.
Salah satu rumah di Bogor diduga pernah digunakan sebagai posko oleh Kombes IM. Hingga Jumat, 20 November 2026, penyidik masih mengumpulkan barang bukti dari lokasi-lokasi tersebut.





