Jakarta: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad membantah pertemuannya dengan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin membahas persoalan politik maupun bursa calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Dasco menegaskan pertemuan tersebut hanya membicarakan rencana revisi undang-undang di bidang pertahanan dan program legislasi nasional (Prolegnas).
Dasco mengatakan pertemuannya dengan Sjafrie di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Kamis lalu merupakan koordinasi biasa antara DPR dan Kementerian Pertahanan sebagai mitra kerja.
“Enggak ada. Kami bahas itu aja kemarin itu masalah Undang-Undang Pertahanan dan rencana Prolegnas untuk ke depan,” kata Dasco saat ditemui pada Jumat, dikutip dari tayangan Metro Hari Ini Metro TV, Sabtu 21 November 2026.
Ia menjelaskan, dalam pertemuan tersebut Sjafrie menyampaikan rencana Kementerian Pertahanan untuk merevisi Undang-Undang Pertahanan dan Undang-Undang TNI. Koordinasi itu dilakukan bersama Dasco selaku pimpinan DPR yang membawahi Badan Legislasi serta Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto.
Dasco menyebut hubungan baiknya dengan Sjafrie juga menjadi salah satu hal yang membuat komunikasi antara keduanya berlangsung secara biasa sebagai mitra.
Baca Juga :
“Menurut saya pertemuan kemarin itu juga adalah pertemuan yang ya biasa aja, menurut saya koordinasi biasa,” ujar Dasco.
Sebelumnya, Sjafrie menemui Dasco di Kompleks Parlemen Senayan pada Kamis siang. Pertemuan tertutup di ruang Wakil Ketua DPR tersebut berlangsung lebih dari satu jam.
Usai pertemuan, Sjafrie menyebut pembahasan berkaitan dengan Rancangan Undang-Undang Pertahanan Negara. Ia mengatakan koordinasi dengan DPR diperlukan untuk menyinkronkan pemikiran strategis pertahanan berdasarkan aturan yang berlaku.
“Untuk menyinkronisasikan pemikiran strategis yang berdasarkan aturan dan bagaimana kita mengimplementasikan dengan DPR RI agar supaya mekanisme sistem pertahanan ini berjalan dengan sebaik-baiknya,” kata Sjafrie.
Sjafrie juga menilai Undang-Undang Pertahanan yang berlaku saat ini belum secara eksplisit mengatur strategi pertahanan negara.




