Pelalawan: Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mencabut izin pemanfaatan hutan PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) di Kabupaten Pelalawan, Riau. Pencabutan izin tersebut dilakukan setelah ditemukan sejumlah pelanggaran, mulai dari aktivitas pertambangan ilegal hingga kebakaran lahan gambut berulang.
Pencabutan izin PT RAPP ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026. Luas area pemanfaatan hutan yang izinnya dicabut mencapai sekitar 338.536 hektare.
menyebut, salah satu temuan pelanggaran berupa perkebunan sawit seluas 18.362,74 hektare dan bukaan tambang tanpa izin seluas 541,46 hektare. Satgas juga menemukan dugaan kebakaran lahan gambut berulang serta kerusakan kawasan lindung.
“Pencabutan dilakukan berdasarkan sejumlah temuan pelanggaran hukum, antara lain dugaan kebakaran lahan gambut berulang, perkebunan sawit seluas 18.362,74 hektare, bukaan tambang tanpa izin 541,46 hektare, serta kerusakan kawasan lindung,” kata Juru Bicara Satgas PKH Barita Simanjuntak dikutip dari tayangan Primetime News Metro TV, Sabtu 21 November 2026.
Baca Juga :
PT RAPP merupakan bagian dari kelompok usaha Royal Golden Eagle yang didirikan pengusaha Sukanto Tanoto. Penertiban terhadap perusahaan tersebut dilakukan Satgas PKH di Kabupaten Pelalawan.
Selain PT RAPP, Satgas PKH juga menertibkan PT Gemilang Sawit Lestari (GSL) di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau. Pabrik kelapa sawit non-kebun milik perusahaan tersebut terindikasi membeli dan mengolah hasil perkebunan sawit yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin.
Barita mengatakan keberadaan pabrik tersebut diduga mendorong semakin masifnya perambahan kawasan hutan di sekitarnya untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit.
Atas temuan tersebut, Satgas PKH merekomendasikan agar permohonan pelepasan kawasan hutan PT GSL ditolak. Satgas juga merekomendasikan penguasaan kembali area seluas 42 hektare oleh negara.




