Dana Pesangon Akan Dikelola Pemerintah, Apa Dampaknya bagi Pekerja?

medcom.id
12 jam lalu
Cover Berita
Jakarta: Kehilangan pekerjaan bukan sekadar tantangan mencari tempat baru, melainkan juga soal memastikan hak-hak pekerja tetap terpenuhi, terutama pesangon. Untuk mencegah hak ini terancam akibat goyahnya kondisi keuangan perusahaan, pemerintah mewajibkan setiap perusahaan menyiapkan dana cadangan pesangon sejak dini. 

Mengutip Metro TV pada Sabtu, 21 November 2026, ketentuan ini tercantum dalam Pasal 253 UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan. Melalui aturan tersebut, pengusaha diwajibkan menyediakan dana cadangan yang nantinya dikelola oleh lembaga pemerintah yang ditunjuk.

Dana ini disiapkan sebagai sumber pembayaran hak pekerja ketika mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) maupun memasuki masa pensiun. Dengan begitu, pekerja diharapkan tetap memperoleh haknya meskipun perusahaan sedang menghadapi kesulitan keuangan.
 

Baca Juga :

Canva Umumkan PHK dan Restrukturisasi, 1.271 Karyawan Terdampak
  Perusahaan yang Tidak Memenuhi Kewajiban Bisa Kena Sanksi
Penyediaan dana cadangan pesangon menjadi salah satu upaya untuk memperkuat perlindungan pekerja. Sebab, dalam kondisi tertentu, perusahaan yang mengalami masalah keuangan bisa kesulitan memenuhi kewajiban pembayaran pesangon.

Melalui skema ini, pembayaran hak pekerja diharapkan memiliki sumber dana yang lebih terjamin. Namun, perusahaan juga perlu memastikan kewajiban tersebut dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pemerintah akan menyiapkan sanksi administratif bagi perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban penyediaan dana cadangan pesangon. Sanksi tersebut dapat berupa peringatan tertulis hingga pencabutan perizinan perusahaan. (Wisa Irena Br Sitepu)

Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda
  • URL Berhasil di Salin Dana Pesangon Akan Dikelola Pemerintah, Apa Dampaknya bagi Pekerja? Klik untuk baca: https://www.medcom.id/ekonomi/keuangan/ybDy3o0k-dana-pesangon-akan-dikelola-pemerintah-apa-dampaknya-bagi-pekerja

(ANN)

Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Tim Verifikasi Cawapres MPR Dibagi 3 Pokja, Punya Waktu Kerja 7 Hari
• 21 jam lalurctiplus.com
thumb
Gubernur Banten minta penanganan dampak kebakaran Badui dipercepat
• 7 jam laluantaranews.com
thumb
Kereta Tabrak Angkot hingga Terbakar, Terseret Sejauh 500 Meter | KOMPAS SIANG
• 21 jam lalukompas.tv
thumb
Dinda Ghania Protes ke Sufmi Dasco Usai Jadi Korban Bully: Salah Saya Apa Pak?
• 6 jam laluviva.co.id
thumb
Memohon Demi Kemanusiaan, Keluarga Berharap Status High Risk Ammar Zoni di Nusakambangan Diturunkan
• 18 jam lalugrid.id
Berhasil disimpan.