Dari pegunungan Grasberg hingga pesisir Ajkwa, PT Freeport Indonesia menghadapi pekerjaan panjang memulihkan bentang alam yang berubah akibat aktivitas pertambangan. Ribuan hektare telah direklamasi, vegetasi lokal dikembangkan, dan mangrove ditanam. Namun, di tengah berbagai capaian tersebut, pertanyaan mendasarnya tetap sama: sejauh mana pemulihan itu mampu mengembalikan fungsi ekosistem dan menjamin keberlanjutan lingkungan setelah tambang berhenti beroperasi?
Pertambangan selalu meninggalkan dua cerita. Cerita pertama adalah mineral yang berhasil diangkat dari perut bumi. Cerita kedua adalah perubahan bentang alam setelah kegiatan pengambilan mineral berlangsung selama puluhan tahun.
Cerita kedua sering kali tidak mendapat perhatian sebesar cerita pertama. Padahal, di situlah tanggung jawab industri pertambangan diuji. Ketika mineral telah diambil, ketika mesin-mesin produksi berhenti, dan ketika kawasan tidak lagi digunakan untuk kegiatan operasional, apa yang tersisa bagi lingkungan dan masyarakat yang hidup di sekitarnya?
Di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, pertanyaan itu memiliki ukuran yang tidak kecil. Kegiatan pertambangan PT Freeport Indonesia (PTFI) berlangsung dari kawasan pegunungan hingga dataran rendah dan pesisir. Perbedaan karakter geografis tersebut menghadirkan tantangan pemulihan yang tidak sederhana.
Di pegunungan Grasberg, persoalannya berkaitan dengan kestabilan lereng, batuan penutup, potensi air asam batuan, serta kemampuan vegetasi bertahan di lingkungan berketinggian ekstrem. Sementara di dataran rendah, pengelolaan material sisa pengolahan bijih atau tailing berhubungan dengan sedimentasi, aliran sungai, kawasan estuari, dan ekosistem mangrove.
Salah satu kawasan yang menjadi bagian dari sistem pengelolaan tersebut adalah Modified Ajkwa Deposition Area (ModADA), dengan luas sekitar 23.000 hektare.
Besarnya kawasan ini memperlihatkan bahwa reklamasi bukan sekadar pekerjaan menanam pohon. Ada persoalan hidrologi, geoteknik, kualitas air, sedimentasi, vegetasi, biodiversitas, hingga kehidupan masyarakat pesisir yang harus diperhitungkan.
General Superintendent Low Land Reclamation EAE & Project PTFI, Tumpal Sinaga, menjelaskan bahwa sebagian kawasan yang dahulu merupakan hamparan material tailing telah mengalami perubahan setelah melalui proses pengelolaan dan pemulihan selama bertahun-tahun.
Ketebalan material yang mengendap di kawasan tersebut diperkirakan mencapai lima hingga tujuh meter. Kondisi itu tentu tidak dapat diperlakukan seperti lahan biasa. Karakteristik media tanam harus diperbaiki, vegetasi harus disesuaikan, dan perkembangan kawasan harus dipantau.
Tumpal memberikan gambaran mengenai perubahan yang terjadi di kawasan reklamasi tersebut.
“Bapak dan Ibu bisa bayangkan, setelah beberapa puluh tahun sampai 20 tahun, itu dia menjadi secondary forest atau hutan sekunder. Nah, itu terjadi di tempat kita,” ujarnya ketika ditemui di Timika, Kamis (5/11/2026).
Pernyataan tersebut menggambarkan proses suksesi alami, yakni perkembangan vegetasi secara bertahap pada kawasan yang sebelumnya mengalami perubahan ekologis. Tumbuhan mulai tumbuh, kemudian membentuk komunitas vegetasi yang lebih kompleks.
Namun, proses tersebut tidak terjadi secara seragam. Kondisi material, ketersediaan air, karakteristik lahan, dan jenis tanaman menentukan bagaimana vegetasi berkembang. Karena itu, pemulihan tetap membutuhkan intervensi manusia, penelitian, dan pemantauan.
Dalam paparannya, Tumpal menyebut reklamasi pada dua lokasi selama periode 1999–2016 mencapai sekitar 742 hektare. Kawasan tersebut kemudian dinyatakan memenuhi kriteria keberhasilan reklamasi dan diserahterimakan kepada pemerintah pada 2016.
“Sejak tahun 1999 sampai 2016, kita sudah berhasil melakukan reklamasi total di dua lokasi sekitar 742 hektare,” katanya.
Angka tersebut menjadi catatan penting perjalanan reklamasi PTFI. Namun, luas lahan yang telah direklamasi tidak dapat berdiri sendiri sebagai ukuran keberhasilan. Stabilitas lahan, kualitas air, pertumbuhan vegetasi, dan perkembangan keanekaragaman hayati tetap harus menjadi bagian dari penilaian.
Di pegunungan Grasberg, tantangannya lebih rumit. Kawasan tambang terbuka berada pada ketinggian sekitar 4.200 meter di atas permukaan laut. Curah hujan tinggi, suhu dingin, kemiringan lereng, dan karakteristik batuan membuat pekerjaan pemulihan membutuhkan pendekatan teknis khusus.
Berdasarkan Audit Lingkungan Eksternal PTFI 2024–2025, luas reklamasi kumulatif kawasan Grasberg mencapai 572,41 hektare hingga akhir 2024. Angka tersebut mencakup Wanagon Overburden Stockpiles, West Overburden Stockpiles, dan East Overburden Stockpiles. Pada periode 2022–2024, reklamasi di kawasan Wanagon dan Kaimana mencapai sekitar 117,5 hektare.
Salah satu pekerjaan utama adalah menata kembali lereng timbunan batuan penutup atau overburden. Pembentukan ulang kemiringan lereng dilakukan untuk mengurangi risiko erosi. Penggunaan batu kapur pada area tertentu juga menjadi bagian dari pengendalian potensi pembentukan air asam batuan.
Air asam batuan dapat terbentuk ketika mineral sulfida bereaksi dengan oksigen dan air. Proses tersebut berpotensi menghasilkan air dengan tingkat keasaman tinggi dan melarutkan logam dari batuan. Jika tidak dikelola, kondisi itu dapat memengaruhi kualitas perairan.
Audit eksternal mencatat lebih dari 6,8 juta ton material telah ditempatkan untuk pekerjaan penataan dan penutupan pada periode 2022–2024. Pekerjaan tersebut berkontribusi terhadap stabilisasi sekitar 100 hektare lahan.
Hasil pemantauan di Stasiun Banti juga menunjukkan penurunan konsentrasi total padatan tersuspensi atau Total Suspended Solids (TSS). Konsentrasinya yang sebelumnya sekitar 20 miligram per liter pada 2022 turun menjadi sekitar 5 miligram per liter pada 2025.
Penurunan tersebut menjadi salah satu indikator membaiknya pengelolaan air permukaan. Namun, audit juga mengingatkan adanya potensi risiko retakan akibat penurunan permukaan tanah atau subsidence yang berkaitan dengan aktivitas tambang bawah tanah. Kondisi tersebut dapat memengaruhi infrastruktur penutupan tambang.
Artinya, reklamasi di Grasberg belum selesai hanya karena target penataan lahan telah tercapai. Pemantauan kestabilan lereng, air tanah, dan sistem drainase tetap diperlukan.
Pemulihan juga menyentuh kehidupan biologis. PTFI mengembangkan penggunaan tanaman lokal yang sesuai dengan karakteristik ekosistem pegunungan tinggi, salah satunya Deschampsia klossii, jenis rumput asli kawasan tersebut.
Tanaman diperbanyak dari populasi alami dan dipindahkan ke area yang telah dipersiapkan. Metode penanaman terus dikembangkan, termasuk melalui hydroseeding, yakni penyebaran campuran benih, air, dan bahan pendukung menggunakan sistem penyemprotan.
Audit eksternal mencatat bahwa kawasan reklamasi mulai mengalami kolonisasi alami oleh lumut, lumut kerak, dan tumbuhan herba. Auditor juga mencatat keberadaan burung, mamalia kecil, serta anjing bernyanyi Papua atau New Guinea Singing Dog di kawasan reklamasi.
Kehadiran satwa menjadi salah satu indikasi bahwa kawasan mulai menyediakan habitat bagi kehidupan liar. Meski demikian, keberadaan beberapa jenis satwa belum cukup untuk menyimpulkan bahwa seluruh ekosistem telah pulih. Pemantauan jangka panjang tetap dibutuhkan untuk menilai perubahan komposisi spesies, kualitas habitat, dan kestabilan fungsi ekologis.
Jika pegunungan menghadapi tantangan suhu, lereng, dan karakteristik batuan, kawasan dataran rendah Mimika menghadapi persoalan berbeda. Di wilayah ini, pengelolaan tailing berhubungan dengan aliran sungai, sedimentasi, kawasan estuari, dan ekosistem pesisir.
Salah satu bagian dari pekerjaan pemulihan adalah pengembangan vegetasi mangrove di kawasan muara Ajkwa.
Dalam paparannya, Tumpal menyebut penanaman mangrove di kawasan tersebut telah mencapai sekitar 2.437 hektare.
“Sampai saat ini kita sudah menanam mangrove di sana 2.437 hektare. Sudah cukup luas dan saat ini sama masyarakat juga berdampak secara ekosistem karena dia tempat tumbuhnya satwa yang lain, seperti kepiting, ikan, dan segala macam bisa kembali ada di sana,” ujarnya.
Mangrove bukan sekadar tanaman yang tumbuh di tepi laut. Ekosistem ini menyediakan habitat bagi berbagai organisme, menjadi tempat mencari makan dan berkembang biak bagi biota perairan, serta membantu menjaga stabilitas kawasan pesisir.
Namun, keberhasilan mangrove tidak cukup dinilai dari jumlah bibit yang masuk ke tanah. Tingkat kelangsungan hidup tanaman, kesesuaian substrat, kondisi pasang surut, kualitas air, dan perkembangan biota harus terus dipantau.
Ada dimensi lain yang juga penting: siapa yang melakukan pekerjaan tersebut?
Tumpal menjelaskan bahwa masyarakat lokal, terutama masyarakat pesisir Kamoro, turut dilibatkan dalam kegiatan penanaman mangrove.
“Yang melakukan reklamasi itu adalah masyarakat lokal, khususnya dari pesisir Kamoro. Mereka yang melakukan di sana. Kita bentuk sebagai badan usaha mereka, lalu mempekerjakan masyarakat di sekitar untuk melakukan penanaman,” katanya.
Keterlibatan masyarakat Kamoro dalam pemulihan kawasan pesisir bukan hanya terlihat dari jumlah kelompok yang dilibatkan. Ada warga yang menjadikan pekerjaan restorasi sebagai sumber penghidupan sekaligus bidang usaha yang terus dikembangkan.
Salah satunya Frederikus Okoare, warga Suku Kamoro yang menjadi mitra PTFI sejak 2013. Setelah mengikuti pelatihan, ia memperoleh pekerjaan sebagai kontraktor di bidang pengelolaan lingkungan. Usahanya berkembang hingga memiliki 18 karyawan, seluruhnya putra Papua.
“Awalnya kami bertugas menanam pohon sagu, pohon cemara, dan menanam mangrove,” kata Frederikus dalam publikasi resmi PTFI.
Seiring waktu, pekerjaan timnya berkembang. Mereka bertugas di Muara Ajkwa untuk menyiapkan lahan endapan tailing menjadi kawasan mangrove baru.
Kisah Frederikus memberikan dimensi lain dalam pembahasan reklamasi. Pemulihan lingkungan tidak hanya berkaitan dengan perubahan kondisi fisik lahan, tetapi juga membuka ruang keterlibatan masyarakat lokal dalam pekerjaan yang berhubungan langsung dengan ekosistem tempat mereka hidup.
Meski demikian, keterlibatan tenaga kerja lokal tetap perlu dilihat bersama keberlanjutan usaha, peningkatan keterampilan, dan manfaat ekonomi jangka panjang bagi masyarakat Kamoro.
Pengembangan kawasan tidak berhenti pada mangrove. PTFI juga mengembangkan taman keanekaragaman hayati atau taman kehati di kawasan upper estuary. Program ini diarahkan untuk menanam berbagai jenis tanaman lokal sesuai karakteristik lingkungan.
Tumpal menjelaskan bahwa penanaman dilakukan secara bertahap dengan target sekitar 10 hektare setiap tahun. Sejak 2023 hingga Oktober 2026, luas penanaman telah mencapai sekitar 40 hektare.
“Setiap tahun 10 hektare lahan kami akan tanami tanaman lokal di sana,” jelasnya.
Jenis tanaman yang dikembangkan antara lain matoa, sagu, pinang, kelapa, merbau, dan pulai.
Program tersebut direncanakan berlanjut hingga 2032. Tumpal menegaskan bahwa pekerjaan restorasi di kawasan tersebut belum berhenti.
“Sampai 2032 nanti akan tetap kami melakukan program restorasi di area situ.”
Pernyataan itu memperlihatkan bahwa pemulihan lingkungan merupakan pekerjaan jangka panjang. Penanaman tidak dapat dianggap sebagai garis akhir. Ada pemeliharaan, penelitian, dan evaluasi yang harus dilakukan untuk mengetahui apakah kawasan benar-benar berkembang sesuai tujuan.
Di Mile 21, pendekatan pengelolaan lingkungan juga dikembangkan melalui pusat penelitian reklamasi dan keanekaragaman hayati. Kawasan ini menjadi ruang penelitian untuk memahami bagaimana vegetasi berkembang dan bagaimana ekosistem dapat terbentuk kembali.
Audit eksternal mencatat bahwa PTFI menggunakan petak pengamatan permanen untuk memantau vegetasi di kawasan reklamasi. Indikator seperti kekayaan spesies, indeks keanekaragaman Shannon, dan kemerataan spesies digunakan untuk melihat perkembangan komunitas tumbuhan.
Namun, auditor memberikan catatan bahwa penyajian data pemantauan biodiversitas masih perlu dikembangkan agar perubahan dari waktu ke waktu dapat terlihat lebih jelas. Riwayat perkembangan vegetasi pada masing-masing lokasi perlu dianalisis lebih mendalam.
Temuan ini penting. Kawasan yang tampak hijau belum tentu telah memiliki fungsi ekosistem yang sama dengan kondisi sebelum kegiatan pertambangan. Karena itu, keberhasilan reklamasi harus dibuktikan melalui data ekologis yang konsisten.
Audit tersebut juga mencatat sejumlah pekerjaan yang masih perlu diperkuat, termasuk pengelolaan risiko geoteknik di Wanagon dan peningkatan kualitas pemantauan biodiversitas.
Audit Lingkungan Eksternal PTFI 2024–2025 merupakan audit kesepuluh sejak 1996. Audit dilakukan oleh PT LAPI Institut Teknologi Bandung (ITB), dengan cakupan tujuh isu strategis, termasuk program penutupan tambang Grasberg, pengelolaan tailing, reklamasi, biodiversitas, dan perubahan iklim.
Hasil audit memberikan dua gambaran sekaligus. Di satu sisi, terdapat kemajuan dalam pengelolaan lingkungan dan pemenuhan sejumlah target. Di sisi lain, masih terdapat rekomendasi yang harus ditindaklanjuti.
Hal ini menegaskan bahwa reklamasi bukan pekerjaan yang selesai ketika laporan capaian diterbitkan. Pengawasan dan evaluasi harus terus berlangsung, terlebih pada kawasan dengan karakteristik lingkungan yang kompleks.
Persoalan reklamasi tidak dapat sepenuhnya diserahkan kepada komitmen perusahaan. Pemerintah memiliki tanggung jawab memastikan bahwa pemulihan lingkungan benar-benar dilaksanakan dan menjadi bagian dari tata kelola pertambangan.
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung menegaskan bahwa penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) bukan lagi pilihan bagi industri pertambangan. Dalam siaran pers Kementerian ESDM pada 14 Agustus 2025, ia menyebut pengelolaan lingkungan, reklamasi, dan pascatambang sebagai persyaratan mutlak operasional pertambangan.
“Pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang menjadi persyaratan mutlak operasional pertambangan sebagai bagian dari upaya pembangunan berkelanjutan,” tegas Yuliot.
Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa tanggung jawab perusahaan tidak berhenti pada pemenuhan target produksi. Ada kewajiban untuk memastikan kegiatan pertambangan berjalan dengan memperhatikan dampak lingkungan dan sosial, termasuk ketika operasi telah berakhir.
Kerangka tersebut diperkuat melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 344.K/MB.01/MEM.B/2025 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang. Regulasi ini mengatur penyusunan rencana, penempatan jaminan, pelaksanaan, pemeliharaan, pemantauan, hingga penilaian keberhasilan reklamasi.
Dengan demikian, tantangan pemerintah bukan hanya memastikan perusahaan memiliki dokumen dan komitmen reklamasi, melainkan juga mengawal pelaksanaannya agar hasil pemulihan dapat diukur dan dipertanggungjawabkan.
Bagi PTFI, ketentuan ini menjadi kerangka penting dalam menilai pelaksanaan reklamasi di kawasan Grasberg maupun dataran rendah Mimika. Sementara bagi pemerintah, pekerjaan berikutnya adalah memastikan seluruh rencana, jaminan, dan pelaksanaan pascatambang benar-benar berjalan serta dapat dipertanggungjawabkan.
Persoalan tersebut juga menjadi bagian dari pembicaraan yang lebih luas mengenai masa depan industri pertambangan. Dalam forum COP31 di Antalya, Turki, Adam Chase, Partner bidang Energy Transition serta Climate & Net Zero di Environmental Resources Management (ERM), memberikan perspektif mengenai pentingnya memasukkan keberlanjutan sejak tahap perancangan tambang.
Menurut Adam, persoalan lingkungan dan masyarakat tidak seharusnya baru diperhitungkan setelah kegiatan pertambangan berjalan. Keduanya harus menjadi bagian dari keputusan sejak awal, termasuk dalam desain teknis dan perencanaan proyek.
“Ketika merancang sebuah tambang, jika aspek keberlanjutan tidak dimasukkan sejak awal, masyarakat yang tepat tidak dilibatkan, dan desain lingkungan tidak disiapkan dengan baik, perusahaan berisiko menghadapi hambatan bahkan sebelum mencapai tahap produksi,” jelas Adam.
Pernyataan Adam memberikan perspektif penting bagi pembahasan reklamasi Freeport. Pemulihan lingkungan tidak semestinya hanya diperlakukan sebagai pekerjaan setelah dampak terjadi. Desain tambang sejak awal perlu mempertimbangkan bagaimana dampak dihindari, bagaimana dampak yang tidak dapat dihindari dikendalikan, dan bagaimana kawasan akan dikelola ketika operasi berakhir.
“Keberlanjutan bukan sesuatu yang sekadar ditambahkan, melainkan harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari cara perusahaan menjalankan bisnisnya,” tambahnya.
Meski demikian, pandangan Adam merupakan kerangka penilaian keberlanjutan industri pertambangan secara umum, bukan penilaian langsung atas keberhasilan reklamasi PTFI. Perspektif tersebut berguna sebagai tolok ukur untuk membaca apa yang telah dilakukan perusahaan dan apa yang masih perlu dibuktikan.
Pada tingkat perusahaan, Presiden Direktur PTFI Tony Wenas juga menyampaikan komitmen pemulihan lingkungan dalam forum COP31.
Tony menyebut perusahaan telah melakukan revegetasi dan reklamasi terhadap hampir 4.000 hektare lahan di wilayah operasi. Perusahaan juga menyampaikan telah menanam lebih dari 2.000 hektare mangrove, dengan komitmen pemulihan lingkungan mencapai 12.000 hektare hingga 2041.
Angka tersebut menunjukkan cakupan program pemulihan yang lebih luas. Namun, target 12.000 hektare mencakup beberapa jenis kegiatan, termasuk reklamasi area tambang tidak aktif, pemulihan daerah aliran sungai, dan penanaman mangrove. Angka tersebut tidak dapat disamakan begitu saja dengan reklamasi khusus di kawasan Grasberg atau ModADA.
Tony juga menyampaikan bahwa dokumen Rencana Penutupan Tambang dan Rencana Pascatambang telah diajukan kepada Kementerian ESDM. Perusahaan menyatakan telah menyiapkan jaminan pembiayaan program pascatambang sesuai ketentuan pemerintah.
Dalam keterangannya pada forum tersebut, Tony menekankan bahwa perusahaan tidak dapat berkembang dengan mengabaikan masyarakat dan lingkungan.
“Tidak ada perusahaan yang bisa berhasil di tengah lingkungan dan masyarakat yang gagal. Jadi kita harus tumbuh bersama dengan masyarakat, juga menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup itu sendiri,” kata Tony.
Pernyataan tersebut menjadi pengingat bahwa keberhasilan perusahaan tidak dapat dipisahkan dari kondisi wilayah operasinya. Namun, komitmen korporasi tetap harus diterjemahkan menjadi hasil yang terukur dan dapat diperiksa.
Di sinilah peran pemerintah menjadi penting. Reklamasi bukan semata-mata program sukarela perusahaan, melainkan kewajiban yang memiliki dasar hukum dan mekanisme pengawasan.
Kegiatan pertambangan memiliki batas waktu. Sementara itu, masyarakat dan lingkungan akan tetap berada di sana. Karena itu, perencanaan pascatambang tidak cukup hanya membicarakan penutupan fasilitas operasional. Ia harus menjawab bagaimana kawasan dikelola, bagaimana fungsi ekologis dipertahankan, dan bagaimana masyarakat tetap memperoleh manfaat dari lingkungan yang telah dipulihkan.
Tumpal sendiri melihat bahwa pekerjaan di Mile 21 memiliki peran penting untuk masa depan kawasan ModADA. Penelitian yang dilakukan di sana diharapkan menjadi dasar bagi penyusunan rencana pengelolaan kawasan setelah kegiatan pertambangan berakhir.
“Pascatambang nanti, dari MP21 ini kami bisa memberikan suatu dokumen master plan bagaimana pengelolaan ModADA tadi yang 23.000 hektare,” jelas Tumpal.
Keberhasilan reklamasi pada akhirnya tidak cukup diukur dari jumlah hektare yang ditanami, ton material yang dipindahkan, atau banyaknya bibit yang disebarkan. Ukuran yang lebih mendasar adalah apakah lahan menjadi stabil, vegetasi berkembang, kualitas air terjaga, biodiversitas meningkat, dan ekosistem mampu menjalankan fungsinya dalam jangka panjang.
Di Grasberg, vegetasi lokal mulai tumbuh di atas lahan yang ditata kembali. Di muara Ajkwa, mangrove ditanam dengan melibatkan masyarakat Kamoro. Di Mile 21, penelitian terus dikembangkan untuk memahami bagaimana kawasan bekas pengendapan dapat memiliki fungsi ekologis baru.
Semua itu merupakan pekerjaan panjang yang tidak dapat diselesaikan dalam satu musim tanam atau satu laporan tahunan.
Bumi tidak hanya membutuhkan penghijauan setelah tambang berhenti. Bumi membutuhkan pemulihan yang terukur, pengawasan yang konsisten, keterlibatan masyarakat, dan tanggung jawab yang tetap berjalan jauh setelah mineral terakhir diangkat dari perutnya.





