Jakarta: Mantan Direktur Pemantauan dan Pengawasan Badan Intelijen Negara (BIN) periode 2011-2014, Saut Situmorang, memperkirakan lebih dari 100 orang terlibat dalam jaringan penyadapan ilegal yang berkembang menjadi dugaan pemufakatan makar terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Saut menjelaskan, perkiraan tersebut didasarkan pada skala operasi penyadapan yang disebut menyasar hingga 6.000 nomor telepon. Berdasarkan pengalamannya menangani pemantauan dan pengawasan di BIN, mengolah hasil sadapan dalam jumlah besar membutuhkan struktur kerja yang luas dan mustahil dikerjakan oleh segelintir orang.
“Saya perkirakan lebih dari 100 orang yang akan terkait di sini. Karena kalau Anda bicara 6.000 number saja, saya selama di BIN itu jadi Direktur Monitoring dan Surveillance itu, untuk 10 number per orang saja bisa pusing karena dia menerjemahkan, katakanlah voice to text, dari suara disadap langsung teks kemudian disimpulkan,” ujar Saut dikutip dari tayangan Primetime News Metro TV, Sabtu 21 November 2026.
Menurut Saut, hasil penyadapan juga tidak diserahkan secara mentah kepada pengguna akhir (end user), melainkan harus melalui tahap penyuntingan terlebih dahulu. Banyaknya pihak yang berperan dalam alur pengolahan informasi tersebut dinilai menunjukkan bahwa aktivitas itu dijalankan secara terstruktur.
“Dari suara yang disadap langsung diubah menjadi teks kemudian disimpulkan. Tetapi itu kan tidak diserahkan ke tangan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo (LSP) secara mentah begitu saja, harus diedit lagi. Jadi, ada banyak orang yang terkait di situ. Makin banyak kaitan di situ, menjadi keyakinan kita bahwa ini memang distrukturkan,” ujar Saut.
Baca Juga :
Untuk membongkar rangkaian peristiwa secara utuh, Saut menekankan pentingnya penerapan analisis intelijen kriminal oleh penyidik, mulai dari pemetaan hubungan komunikasi dan perangkat (link analysis), rekonstruksi kronologi (timeline), forensik digital, hingga penelusuran aliran dana (financial investigation).
Ia menegaskan bahwa upaya penghapusan data pada perangkat elektronik tidak akan menghilangkan barang bukti secara permanen karena jejak digital tetap tersimpan di dalam server.
“Jadi kalau kita bicara elektronik tadi itu menghapus data, enggak akan bisa dihapus. Itu tinggal di situ, server-nya sudah punya security, ada protokolnya. Tapi kalau kita mau masuk lagi ke faktor yang berikutnya, financial. Ini menjadi bagian yang penting, financial investigation. Ini enggak modal dengkul. Siapa membiayai kegiatan, tujuannya apa pembiayaan, bagaimana wajar atau tidak,” kata Saut.
Saat ini, penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri terus mendalami konstruksi tindak pidana makar sebagai pengembangan dari kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo serta tiga perwira tinggi Polri lainnya. Penyidik telah memeriksa 59 saksi, menggeledah sejumlah rumah yang diduga menjadi posko di Jakarta, Bogor, dan Tangerang, serta menelusuri dugaan keterlibatan dua perwira polisi lainnya, yakni Brigjen TK dan Kombes IM.




