Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menanggapi kritik Presiden KSPI Said Iqbal terkait Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta yang disebut lebih kecil dibandingkan Bekasi. Pramono menegaskan bahwa perbandingan besaran upah seharusnya dilakukan secara setara antarprovinsi.
"Jakarta sebenarnya kalau dilihat secara nasional dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain, membandingkan kan harus apple to apple. Jakarta jauh di atas semuanya," ujar Pramono di Jakarta, Sabtu, 21 November 2026.
Pramono menekankan bahwa penetapan UMP DKI Jakarta bukanlah keputusan sepihak. Penentuan angka tersebut lahir dari pembahasan panjang yang melibatkan seluruh unsur pemangku kepentingan.
Baca Juga :
Pemprov DKI Tindak Tegas Perusahaan yang Tak Terapkan UMP 2027"UMP itu merupakan keputusan bersama antara tripartit, yaitu pengusaha, buruh, dan Pemerintah DKI Jakarta sebagai fasilitator. Dalam pembahasan tentunya tidak mudah, tetapi itu adalah sesuatu yang diputuskan bersama," jelas Pramono.
Ia menilai besaran kenaikan upah yang telah disepakati tersebut sudah cukup memadai. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta pun memastikan bakal konsisten melaksanakan ketetapan yang telah disahkan bersama itu.
Ilustrasi upah. Foto: Medcom.id.
"Apalagi kenaikannya sebenarnya cukup signifikan, yaitu naik 7,1 persen. Sehingga dengan demikian keputusan untuk upah tersebut sudah cukup baik. Sesuatu yang sudah diputuskan akan kami jalankan," tegas Pramono.
Sebelumnya, Presiden KSPI Said Iqbal melontarkan kritik karena menilai UMP DKI Jakarta lebih rendah dibandingkan upah minimum di wilayah Bekasi, padahal biaya hidup di Ibu Kota jauh lebih tinggi. Adapun UMP DKI Jakarta telah ditetapkan naik sebesar 7,1 persen melalui keputusan dewan tripartit.




