Beredar Draf PP Pengadaan Khusus PNS Jabatan Pol PP, Fadlun: Semuanya Harus Diakomodasi

jpnn.com
3 jam lalu
Cover Berita

jpnn.com, JAKARTA - Beredarnya draf Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengadaan Khusus Pegawai Negeri Sipil (PNS) Jabatan Polisi Pamong Praja (Pol PP) memicu gelombang kekecewaan di kalangan anggota Satpol PP di seluruh Indonesia.

Beleid yang masih dalam tahap penyusunan tersebut dinilai belum mengakomodasi aspirasi para personel di lapangan.

BACA JUGA: KPK Usut Proyek di Satpol PP, Damkar, dan 16 Dinas di Klaten

Ketua Umum Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Nusantara (FKBPPPN), Fadlun Abdillah, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengonfirmasi langsung keabsahan dokumen yang beredar tersebut kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB).

Dari hasil pengecekan, KemenPANRB memastikan bahwa draf PP tersebut bukan kabar bohong (hoaks), namun statusnya masih belum final dan terbuka untuk penyempurnaan. Saat ini, draf regulasi tersebut masih dalam proses revisi seiring dengan masuknya berbagai keluhan dan masukan dari masyarakat.

BACA JUGA: Pramono Buka Suara soal Tuduhan Petugas Satpol PP Bentrok dengan Pekerja Proyek

Fadlun menegaskan bahwa puluhan ribu anggota Satpol PP mendesak pemerintah agar memperluas cakupan formasi yang diatur dalam aturan khusus tersebut.

"Sebanyak sembilan puluh ribu Pol PP di seluruh Indonesia meminta draf Pengadaan Khusus PNS Jabatan Pol PP tidak hanya menampung dua jabatan saja," kata Fadlun kepada JPNN, Sabtu (21/11/2026).

BACA JUGA: Satpol PP DKI Tindak Depot Air Minum Isi Ulang Tak Penuhi Standar Kualitas Air dan Perizinan

Dia mengungkapkan jabatan di Satuan Pol PP saat ini ada tujuh, yaitu:

1. Penata Layanan Operasional (S-1)

2. Pengelola Layanan Operasional (D-III)

3. Operator Layanan Operasional (SLTA Sederajat)

4. Pengelola Umum Operasional (SD Sederajat/SLTP Sederajat)

5. Pengelola Trantibum (D-III)

6. Pranata Trantibum (SLTA Sederajat)

7. Pengadministrasi Perkantoran (SLTA Sederajat)

Yang jadi masalah kata Fadlun dalam draf hanya mengakomodasi poin 6 dan 7. Poin 1 sampai 5 tidak dimasukkan sehingga menimbulkan keresahan di kalangan Pol PP.

"Pol PP itu kan ada banyak jabatan fungsionalnya. Kenapa hanya Pranata Trantibum (SLTA sederajat) dan Pengadministrasi Perkantoran (SLTA sederajat) yang dimasukkan," ucap Fadlun.

Dia menilai isi draf tersebut berseberangan dengan permintaan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad pada rapat 6 Oktober 2026. Dalam rapat tersebut, Sufmi Dasco menegaskan Satpol PP, Damkar, dan Linmas berada di bawah pembinaan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Untuk pengangkatan Satpol PP menjadi PNS menurut Dasco tidak perlu mengubah undang-undang, tetapi cukup melalui regulasi Perpres/Permendagri.

"Dalam UU 23 Tahun 2014 Pasal 256 menyebutkan Satpol PP itu seharusnya PNS, bukan PPPK. Jadi, draf PP itu semestinya memasukkan tujuh jabatan Satpol-PP," tegas Fadlun.

Dia mengaku sudah menyampaikan hal tersebut kepada KemenPANRB. Hasilnya menggembirakan bahwa akan ada revisi lagi.

Oleh karena itu, Fadlun mengimbau seluruh Satpol-PP mengawal pembahasan draf PP Pengadaan Khusus PNS Jabatan Pol PP sebelum ditandatangani Presiden Prabowo Subianto. (esy/jpnn)


Redaktur : Budianto Hutahaean
Reporter : Mesyia Muhammad


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Pabrik Permen Serang Terbakar, 42 Karyawan Belum Bisa Dihubungi
• 3 jam laluliputan6.com
thumb
CV SoloWesi Smart Abadi Gandeng PKK Usaha Singgani, Buka Peluang Usaha Sapu Lidi dan Sapu Sabut Kelapa
• 16 jam laluharianfajar
thumb
Didukung 51Talk, Athar Menyuarakan Isu Lingkungan di Panggung COP31
• 12 jam lalukatadata.co.id
thumb
Pengamat Ingatkan Persaingan Politik Calon Wapres Tak Seret Keluarga
• 20 jam laluliputan6.com
thumb
Vincent Verhaag Sempat Larang Jessica Iskandar Operasi Hidung, Ternyata Ini Alasannya
• 8 jam lalugrid.id
Berhasil disimpan.