Jakarta, ERANASIONAL.COM – Kasus bullying atau perundungan terhadap anak belakangan ini semakin menjadi perhatian publik. Aksi perundungan tidak hanya terjadi secara langsung di lingkungan sekolah, tetapi juga merambah dunia digital melalui media sosial yang memungkinkan korban terus mengalami tekanan, bahkan di luar jam sekolah.
Menanggapi fenomena tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan DPR akan mendorong percepatan revisi Undang-Undang (UU) Perlindungan Anak dan UU Sistem Peradilan Pidana Anak.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat perlindungan terhadap anak sekaligus meningkatkan efektivitas penanganan kasus bullying yang semakin kompleks, baik di lingkungan pendidikan, ruang publik, maupun dunia digital.
“Kami akan mendorong diproses segera dan secepatnya untuk Undang-Undang Perlindungan Anak dan sistem pidana peradilan anak,” kata Dasco dalam acara peringatan Hari Anak Internasional di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (20/11/2026).
Dasco menilai, maraknya perundungan terhadap anak membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak. Sebab, tindakan bullying tidak bisa lagi dianggap sebagai bentuk kenakalan biasa, mengingat dampaknya dapat memengaruhi kondisi psikologis, perkembangan, hingga masa depan korban.
Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pembahasan revisi kedua undang-undang tersebut. Menurutnya, partisipasi publik diperlukan agar regulasi yang dihasilkan benar-benar mampu menjawab persoalan perlindungan anak.
Pihak sekolah, organisasi siswa (OSIS), keluarga korban, hingga lembaga perlindungan anak diharapkan dapat memberikan masukan secara komprehensif kepada Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.
“Dalam setiap pembuatan undang-undang itu ada partisipasi publik dan kita harapkan semua misalnya pihak sekolah, pihak OSIS, keluarga korban kemudian lembaga-lembaga perlindungan anak itu kemudian memberi masukan yang komprehensif kepada badan legislasi,” ujar politikus Partai Gerindra tersebut.
Lebih lanjut, Dasco turut menyoroti perkembangan pola perundungan yang kini semakin meluas ke media sosial. Korban tidak hanya menghadapi intimidasi secara langsung, tetapi juga berpotensi mengalami penghinaan, ancaman, hingga penyebaran konten yang merendahkan martabat melalui platform digital.
Kondisi tersebut membuat penanganan kasus bullying membutuhkan pendekatan yang lebih menyeluruh. Perlindungan terhadap anak harus mencakup lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat, hingga ruang digital.
Dasco mengingatkan agar tidak ada pihak yang justru membungkam korban demi menjaga reputasi sekolah, keluarga, maupun lembaga tertentu.
Menurutnya, keselamatan, kepentingan, dan martabat anak harus menjadi prioritas utama dalam setiap penanganan kasus perundungan.
“Jangan pernah memaksa korban diam demi nama baik sekolah, keluarga, ataupun lembaga. Martabat anak lebih utama daripada reputasi siapa pun,” tegas Dasco. [SF]





