Pekanbaru, VIVA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Riau Tahun 2027 naik 6,63 persen atau sebesar Rp250.646 dari tahun 2026, menjadi Rp4.031.142 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur setempat.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Riau Ronni Rakhmat mengatakan Pelaksana Tugas Gubernur Riau SF Hariyanto telah menandatangani SK UMP Riau Tahun 2027. Selain itu, telah ditandatangani juga Upah Minimum Provinsi Sektoral (UMPS) Tahun 2027.
"Untuk UMP Sektor Minyak Bumi dan Gas di Riau tahun 2027 sebesar Rp4.054.676, angka ini naik 6,63 persen atau sebesar Rp252.110 dari tahun 2026. Dan UMP Sektor Pertanian atau Perkebunan 2027 sebesar Rp4.034.603, angka ini naik 6,63 persen atau sebesar Rp250.862 dari tahun 2026," katanya, di Pekanbaru, dikutip Minggu (22/11/2026).
Dia mengatakan penetapan tersebut berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Riau. Selanjutnya Dewan Pengupahan kabupaten/kota saat ini sudah mulai menggelar rapat untuk merekomendasikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).
Kemudian juga upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) direkomendasikan kepada bupati dan wali kota. Setelah itu nantinya, kata dia, juga akan ditetapkan melalui SK Gubernur.
"Untuk UMP dan UMPS Riau, batas akhir penetapan paling lambat tanggal 21 November dan hari ini sudah ditandatangani. Sementara untuk UMK dan UMSK kabupaten/kota paling lambat tanggal 25 November," ujarnya.
Untuk UMK dan UMSK ditetapkan, katanya pula, tidak boleh lebih rendah dari UMP dan UMPS Provinsi Riau. Jumlah yang ditetapkan harus sama atau lebih tinggi dari yang ditetapkan Provinsi Riau.
Pada tahun 2026 UMKM tertinggi berada di Kota Dumai yakni sebesar Rp4.431.174,69. Sedangkan yang terendah ada di Kabupaten Inderagiri Hilir dan Kepulauan Meranti sebesar Rp3.780.495,85 atau sama dengan angka UMP Provinsi Riau tahun 2026. (Ant)





