JAKARTA, KOMPAS.TV - Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya, menilai ada keterburu-buruan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menetapkan tanggal sidang paripurna untuk memilih wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka.
Keterburu-buruan itu menimbulkan sorotan mengenai penyerahan nama calon wakil presiden (cawapres) oleh Presiden Prabowo Subianto ke MPR yang akhirnya melewati tenggat waktu.
Menurutnya, lewatnya tenggat waktu penyerahan nama cawapres ke MPR bukan disebabkan adanya tarik ulur atau kebingungan presiden menentukan pilihan yang akan diajukan, tetapi karena keterburuan tanggal sidang yang ditetapkan.
"Dari awal sebetulnya saya melihat malah ada keterburu-buruan dari MPR tanpa kemudian memiliki landasan kuat ketika menetapkan sebuah tanggal," ujar Yunarto dalam dialog Kompas Petang KompasTV, Sabtu (21/11/2026).
Ia menyinggung rencana sidang paripurna MPR untuk pemilihan wapres yang awalnya akan dilaksanakan pada 2 Desember 2026, sebelum kemudian diundur jadi 9 Desember 2026 atas usulan Presiden Prabowo.
Baca Juga: Tim Verifikasi MPR Mulai Periksa Syarat Usia dan Ijazah Cawapres | SAPA PAGI
Dalam hal pengajuan nama cawapres ke MPR, Yunarto menilai banyak pihak yang salah tangkap mengenai waktunya.
"Orang banyak menangkap bahwa 14 hari itu terhitung setelah MPR mengirimkan surat kepada Presiden, lalu 14 hari baru kemudian Presiden harus memberikan dua nama. Tidak. 14 hari itu dihitung dari penentuan kapan jadwal paripurna, 14 hari ditarik mundur," ujarnya.
Menurut Yunarto, masalah waktu penyerahan nama cawapres ini penting untuk diperhatikan. Ia mengingatkan jangan sampai wakil presiden terpilih nantinya cacat administratif.
Yunarto menyinggung kembali aturan mengenai proses pergantian wapres dalam Undang-Undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) dan Tata Tertib MPR.
Baca Juga: Nama Cawapres Belum Disetor, Pemilihan 9 Desember Mendatang? | SAPA MALAM
Ia menyarankan MPR rapat gabungan ulang dan memundurkan tanggal sidang paripurna pemilihan wapres agar tetap sesuai aturan.
Jika Prabowo akan menyerahkan nama cawapres paling lambat pada 25 November 2026, Yunarto menyarankan sidang paripurna dilakukan di pertengahan Desember 2026.
"Kalau benar Pak Prabowo, 'pokoknya tanggal 25 saya sertakan dua nama', hitung-hitungan saya tanggal 16 Desember atau 15 Desember baru kemudian itu bisa dianggap sah memenuhi 14 hari kerja," ucapnya.
Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.
Penulis : Tri Angga Kriswaningsih Editor : Tito-Dirhantoro
Sumber : Kompas TV
- wapres
- cawapres
- mpr
- pengajuan nama cawapres
- sidang paripurna
- pengganti gibran





