Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang mengaku memahami keresahan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad atas maraknya kasus perundungan anak secara fisik dan siber di Indonesia. Marwan menyebut Komisi VIII DPR akan mulai menyusun naskah akademik terkait revisi UU Perlindungan Anak.
"Iya. Pertama, keresahan beliau, keresahan kita semua ya. Dan bahkan perundungan terhadap anak-anak ini sudah tidak mengenal tempat. Ada yang verbal, ada verbal medsos, tapi ada juga perundungan langsung secara fisik. Dan semuanya itu kadang-kadang tidak melihat tempat, bahkan di tempat-tempat suci pun terjadi," kata Marwan saat dihubungi, Minggu (22/11/2026).
Dia menegaskan perundungan tidak bisa ditoleransi. Ia juga menyebut sebetulnya sudah ada Undang-Undang Perlindungan Anak untuk membendung perundungan, tapi menurutnya masih kurang tegas.
"Nah, tapi kelihatan undang-undang ini tidak bisa membendung sikap-sikap perundungan terhadap anak-anak ini. Nah, karena itu memang dibutuhkan efek jera supaya bisa mencegah. Nah, maka karena itu bisa kita tangkap keresahan itu butuh sesuatu ketegasan. Ketegasan untuk melindungi anak-anak kita," jelas dia.
Karena itu, Marwan setuju dengan Dasco bahwa dibutuhkan revisi terhadap undang-undang yang ada. Menurutnya, butuh pencegahan yang kuat dan penindakan yang tegas terkait perundungan.
"Saya kira itu yang perlu apa, usulan Pak Dasco itu untuk direvisi saya kira tepat. Karena memang undang-undang sekarang ini kurang kurang tegas. Sehingga pencegahannya mestinya lebih kuat gitu. Pasal-pasalnya lebih tegas tentang pencegahan supaya orang berpikir untuk melakukan bully terhadap anak-anak gitu. Nah, sementara sekarang ini kan kita proteksinya penindakan. Nah, jadi dua-duanya belum cukup tegas. Apakah pencegahan, kemudian aspek jeranya masih kurang kuat," tutur dia.
Dia pun memastikan Komisi VIII DPR akan segera menyusun naskah akademik terkait revisi UU Perlindungan Anak. Ia meminta waktu agar pihaknya bisa memetakan bagian mana pada undang-undang yang harus disempurnakan.
"Ya saya kira kita susun dulu naskah akademik. Sehingga kita tahu titik-titik mana saja kelemahan undang-undang, kemudian poin-poin apa saja yang kita cantumkan sebagai pasal yang kita anggap dapat, satu, mencegah, yang kedua penindakan, yang ketiga tentu harus ada pemulihan juga. Aspek ini tentu harus kita lakukan kajian yang biasanya kita sebut dengan naskah akademik undang-undang itu. Saya kira dengan keresahan Pak Dasco ini harus segera digulirkan lagi di Komisi VIII, sebelum pun nanti kita coba dulu susun naskah akademiknya gimana," pungkasnya.
(maa/idh)





