jpnn.com, JAKARTA - DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang melalui Rapat Paripurna, Kamis (19/11).
Pengesahan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat instrumen hukum negara untuk memulihkan aset hasil kejahatan sekaligus meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia.
BACA JUGA: ICW Laporkan Puan dan Habiburokhman ke MKD Terkait Pengesahan RUU Perampasan Aset
Sekretaris Eksekutif Garuda Institute Alexander Waas, S.H., M.M., menyampaikan apresiasi kepada pemerintah dan DPR RI yang telah menuntaskan pembahasan RUU Perampasan Aset hingga menjadi undang-undang (UU).
Menurutnya, pengesahan ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat sistem penegakan hukum, terutama penindakan kejahatan yang menghasilkan keuntungan ekonomi dan merugikan keuangan negara serta masyarakat.
BACA JUGA: Garuda Institute Dukung Pembenahan BUMN, Efisiensi Harus Berpihak Kepentingan Publik
“Pengesahan UU Perampasan Aset merupakan langkah progresif. Negara tidak boleh hanya berhenti menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga harus memiliki kemampuan memulihkan, mengambil kembali, dan mengembalikan aset yang diperoleh dari hasil kejahatan,” kata Alexander Waas dalam keterangannya, Minggu (22/11).
Dia menjelaskan UU Perampasan Aset mencakup penanganan aset yang berkaitan dengan berbagai tindak pidana, antara lain korupsi, terorisme dan pendanaan terorisme, narkotika dan psikotropika, penyelundupan senjata, amunisi dan bahan berbahaya, penyelundupan manusia, perdagangan orang, serta tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan teknologi informasi atau berdampak terhadap perekonomian masyarakat luas.
Alexander menilai orientasi pemberantasan kejahatan, khususnya korupsi, tidak cukup hanya mengandalkan penindakan terhadap pelaku, tetapi harus diikuti dengan pemulihan kerugian, serta pengembalian aset.
"Korupsi bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi juga kejahatan terhadap hak-hak masyarakat seperti pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Sehingga merampas kembali aset hasil kejahatan merupakan bagian dari keadilan,” ujarnya.
Dia juga mengapresiasi penjelasan Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengenai pentingnya klausul pengamanan agar pelaksanaan UU Perampasan Aset tidak membuka ruang penyalahgunaan kewenangan.
Menurut Alexander, penguatan pengawasan independen, transparansi digital, mekanisme pembuktian yang adil, serta kontrol terhadap pelaksanaan kewenangan merupakan elemen penting agar undang-undang ini berjalan sesuai prinsip negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia.
"Perampasan aset harus menjadi instrumen penegakan hukum yang kuat, tetapi juga harus dijalankan secara akuntabel. Kewenangan yang besar harus disertai pengawasan yang kuat. Kepastian hukum, perlindungan terhadap hak pihak yang beritikad baik, transparansi, dan mekanisme keberatan yang adil harus menjadi bagian dari implementasi,” tegasnya.
Menurutnya, UU ini sejalan dengan semangat Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya agenda memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pemberantasan korupsi, narkoba, penyelundupan, dan berbagai bentuk kejahatan lainnya.
“Pemerintahan Presiden Prabowo telah menegaskan komitmen pemberantasan korupsi sebagai bagian dari agenda nasional. Pengesahan UU Perampasan Aset ini menjadi salah satu bukti bahwa komitmen tersebut harus diwujudkan melalui kerja nyata. Kita berharap tidak ada kompromi terhadap korupsi, tidak ada perlindungan terhadap pelaku, dan tidak ada ruang bagi siapa pun yang menggunakan kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri,” ujarnya.
Alexander secara khusus memberikan apresiasi kepada Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, yang dinilai memiliki peran penting dalam mendorong penyelesaian RUU Perampasan Aset.
Komitmen Dasco untuk memastikan pembahasan regulasi ini selesai sesuai target, bahkan sebelum tenggat waktu yang sebelumnya ditetapkan, menunjukkan pentingnya kepemimpinan politik, konsistensi, dan koordinasi lintas lembaga dalam menyelesaikan agenda legislasi strategis.
Menurut Alexander, apresiasi patut diberikan kepada Sufmi Dasco Ahmad. Beliau menunjukkan bahwa ketika ada komitmen politik, komunikasi yang efektif, dan keseriusan dalam mengawal agenda legislasi, maka persoalan yang telah bertahun-tahun tertunda dapat diselesaikan.
"Ini bukan hanya soal menyelesaikan sebuah undang-undang, tetapi bagaimana menghadirkan kepemimpinan yang mampu memastikan agenda strategis negara berjalan dan menghasilkan sesuatu yang konkret bagi rakyat,” kata Alexander.
Da juga mengapresiasi Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, beserta seluruh anggota Komisi III yang telah melakukan pembahasan secara intensif dan melibatkan berbagai unsur masyarakat.
Alexander berharap setelah pengesahan, pemerintah segera memastikan kesiapan perangkat pelaksanaan UU Perampasan Aset, termasuk aturan teknis, sistem pengawasan, koordinasi antar-aparat penegak hukum, serta mekanisme pengelolaan dan pengembalian aset kepada negara.
“Pengesahan UU ini adalah awal, bukan akhir. Tantangan sesungguhnya adalah implementasi,” pungkasnya.(fri/jpnnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur & Reporter : Friederich Batari




