JAKARTA, KOMPAS.TV – Eks Ketua MK atau Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie mengimbau semua pihak agar tidak terjebak membaca konstitusi dari titik, koma, dan pembacaan gramatikal.
Jimly menyampaikan imbauan itu menanggapi pertanyaan wartawan mengenai proses pengusulan cawapres.
Menurut dia, saat ini Presiden RI, Prabowo Subianto, sedang sibuk karena dipaksa oleh jadwal pencarian pengganti Gibran.
“Yang pertama, yang paling hangat ini sekarang lagi sibuk ini presiden dipaksa oleh jadwal untuk mencari pengganti mengajukan dua calon,” kata dia di Jakarta, Jumat (20/11/2026).
Baca Juga: Jimly Asshidiqie Soal Prabowo Cari Cawapres Pengganti Gibran: Beri Keleluasaan Ke Presiden
Ia kemudian mengimbau kepada semua pihak, termasuk pimpinan partai dan tokoh-tokoh masyarakat agar tak terjebak membaca konstitusi dari titik koma.
“Maka kita jangan terjebak membaca konstitusi dari titik koma, grammatical reading,” ujarnya.
“Kita harus melihat bukan hanya aspek kepastian hukum, bukan hanya aspek keadilan hukum, tetapi juga kemanfaatan hukum.”
Ia menegaskan, ada masalah lain yang jauh lebih besar dan serius dari sekadar memperdebatkan jadwal dan tanggal-tanggal.
“Saya rasa terlalu jauh kalau kita memberi perhatian kepada the underlying ideas moral values yang terkandung di dalam teks konstitusi,” tuturnya.
“Maka kita harus ada kesediaan untuk memahami, masalah ini terlalu penting untuk terlalu terpaku pada jadwal.”
Serahkan pada PresidenIa lalu mengusulkan agar menyerahkan pada kebijakan presiden atas kesepakatan MPR, DPR, dan DPD tanpa harus buru-buru.
“Kita tahu bahwa aturan konstitusi menentukan 60 hari ya, tapi mengingat ini sulit untuk dilaksanakan, maka atas kesepakatan bersama demi kepentingan yang lebih besar, maka ini bisa jadi konvensi ketatanegaraan, gitu loh,” ujarnya.
Baca Juga: Jimly Asshiddiqie Usul Prabowo Diberi Waktu 6 Bulan untuk Pilih Cawapres: Jangan Tergesa-gesa
Jimly lalu menjelaskan tiga hal yang dapat mengubah undang-undang dasar, yakni dengan cara formal amandemen, perubahan resmi.
“Kedua, melalui interpretasi pengadilan, constitutional interpretation. Yang ketiga, constitutional convention. Nah, konvensi yang disepakati bersama,” tuturnya.
“Tahu bahwa ini secara formal enggak benar ini, harusnya 60 hari. Tapi mengingat persoalannya jauh lebih penting gitu loh, kenapa ditentukan 60 hari? Kenapa? Ya karena asumsinya itu tidak boleh kekosongan,” imbuhnya lagi.
Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.
Penulis : Kurniawan Eka Mulyana Editor : Desy-Afrianti
Sumber : Kompas TV
- eks ketua mk
- jimly asshiddiqie
- cawapres pengganti gibran
- cawapres
- pemilihan wapres





