JAKARTA, DISWAY.ID— Pemerintah menyiapkan sejumlah regulasi untuk mempercepat proses ratifikasi Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA).
Targetnya, perjanjian perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa tersebut dapat mulai berlaku pada 1 Januari 2027.
Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, pemerintah telah menyiapkan dokumen regulasi mulai dari rancangan Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag), hingga Peraturan Menteri Keuangan (PMK).
BACA JUGA:RI-Uni Eropa Resmi Tandatangani IEU-CEPA dan IPA, Perkuat Kerja Sama Perdagangan dan Investasi Berkelanjutan
Persiapan itu dilakukan untuk mengejar target pemberlakuan IEU-CEPA pada awal tahun depan sekaligus memastikan tidak ada jeda setelah fasilitas Generalized System of Preferences (GSP) Indonesia dari Uni Eropa berakhir pada 31 Desember 2026.
“Jadi kita sudah mempersiapkan dokumen-dokumen termasuk nanti misalnya bentuknya dalam Perpres, kita sudah mempersiapkan draf-nya, kemudian draf Permendag-nya juga sudah kita siapkan, termasuk juga PMK,” kata Budi dalam konferensi pers secara zoom, Sabtu (21/11/2026).
Pemerintah juga telah berkomunikasi dengan Menteri Luar Negeri, Kementerian Sekretariat Negara, serta Komisi VI DPR RI untuk mempersiapkan proses ratifikasi. Budi berharap seluruh tahapan dapat diselesaikan sesuai target.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, percepatan diperlukan karena Indonesia tidak lagi berhak memperoleh fasilitas GSP setelah berstatus sebagai negara berpendapatan menengah atas (upper middle income countries) selama tiga tahun.
BACA JUGA:RI-Inggris Perkuat Kerja Sama Dagang, Airlangga Dorong Investasi dan Penjajakan CEPA
Fasilitas tersebut dijadwalkan berakhir pada 31 Desember 2026. Karena itu, pemerintah mengupayakan agar IEU-CEPA langsung berlaku setelah GSP berakhir.
“Jadi dengan kesepakatan dengan pihak EU maka proses ratifikasinya perlu dipercepat,” ujar Airlangga.
Penandatanganan IEU-CEPA dilakukan oleh Airlangga bersama Menteri Perdagangan Budi Santoso dan sejumlah pejabat terkait di kantor Komisi Eropa, Brussel, Belgia, pada 21 November 2026. Penandatanganan disaksikan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen.
Duta Besar RI untuk Belgia Andi Rahmianto mengatakan, dokumen perjanjian selanjutnya akan diserahkan Komisi Eropa kepada Parlemen Eropa untuk proses ratifikasi.
Pemerintah Indonesia berharap proses tersebut dapat diselesaikan sebelum Natal atau sekitar pertengahan Desember 2026.
BACA JUGA:Perkuat Kemitraan Pembiayaan dengan Perbankan, MUF Dukung Gaikindo Auto Week 2026
- 1
- 2
- »





