UMP Jakarta Naik 7,1%, Pramono Siapkan Sikap Tegas bagi Perusahaan yang Membandel

wartaekonomi.co.id
36 menit lalu
Cover Berita
Warta Ekonomi, Jakarta -

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memperingatkan perusahaan di ibu kota agar tidak mengabaikan ketentuan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 yang telah ditetapkan sebesar Rp6,13 juta. Pemprov DKI Jakarta siap mengambil tindakan tegas terhadap perusahaan yang tidak menjalankan aturan tersebut.

Pramono menegaskan, penetapan UMP melalui Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1270 Tahun 2026  menjadi dasar bagi perusahaan untuk memenuhi kewajiban pembayaran upah kepada pekerja.

“Begitu saya sudah mengeluarkan Pergub mengenai UMP, saya tahu bahwa UMP ini pasti kesepakatan nggak akan pernah bisa bulat. Apakah itu dari buruh, apakah itu juga dari pengusaha,” ujarnya saat ditemui di kawasan Pluit, Jakarta Utara, Jumat (20/11/2026).

Ia mengakui, penetapan upah minimum tidak mudah karena pemerintah harus mempertimbangkan kepentingan pekerja sekaligus kemampuan dunia usaha. Karena itu, Pemprov DKI Jakarta berupaya mengambil keputusan yang dapat menjadi titik temu bagi kedua belah pihak.

“Pemerintah DKI Jakarta mengambil jalan tengah yang moderat, rasional, yang bisa diterima oleh semuanya dan juga yang memenuhi aspek KLH-nya,” tutur Pramono.

Baca Juga: Selisih UMP Jakarta dan Bekasi Rp291 Ribu, KSPI Sebut Bukan Angka Kecil bagi Buruh

Meski tidak seluruh pihak sepakat dengan keputusan tersebut, Pramono menilai besaran UMP yang telah ditetapkan merupakan keputusan terbaik yang bisa diambil pemerintah daerah.

Ia pun meminta perusahaan menjalankan ketentuan tersebut. Perusahaan yang kemudian tidak mematuhi aturan pengupahan akan ditindak tegas oleh Pemprov DKI Jakarta.

“Maka dengan demikian, menurut kami, itu sudah hal yang terbaik yang bisa dilakukan. Kalau kemudian ada yang tidak menjalankan, maka ya Pemerintah DKI Jakarta akan mengambil sikap tegas terhadap hal itu,” tegasnya.

Sebagai informasi, UMP DKI Jakarta 2027 ditetapkan sebesar Rp6.136.941. Angka tersebut naik Rp407.065 atau sekitar 7,1% dibandingkan UMP 2026.

Pramono menyebut penetapan UMP tersebut merupakan upaya pemerintah menjaga keseimbangan antara peningkatan kesejahteraan pekerja dan keberlangsungan dunia usaha di Jakarta.

“Penetapan ini merupakan komitmen Pemerintah DKI Jakarta dalam mewujudkan kebijakan pengupahan yang berkeadilan dengan tetap memperhatikan peningkatan kesejahteraan pekerja serta keberlangsungan dunia usaha,” ucap Pramono.


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Jelang Hari Guru 2026, Guru Honorer Soroti TPG Dipercepat tapi Kena Tambahan Pajak dan Pangkas Anggaran MBG
• 20 jam laluwartaekonomi.co.id
thumb
Suasana Persemayaman Marianna Sutadi di Mahkamah Agung
• 22 jam laluliputan6.com
thumb
Fotografi Dokumenter Jadi Medium Suarakan Perjuangan Palestina
• 20 jam lalurepublika.co.id
thumb
PON Pantai Pertama di Ancol Diikuti 1.172 Atlet
• 15 jam lalumetrotvnews.com
thumb
Gempa M 7,2 Terjadi di Maluku Barat Daya
• 17 jam laludetik.com
Berhasil disimpan.