Soroti Tes Menstruasi Siswi di SMP Surabaya, DPR: Langgar Privasi dan Martabat Anak

disway.id
16 menit lalu
Cover Berita

JAKARTA, DISWAY.ID— Anggota DPR RI Komisi XIII Fraksi PKB, Mafirion Syamsuddin Rogo, menyoroti praktik pemeriksaan menstruasi terhadap siswi di salah satu SMP di Surabaya.

Pemeriksaan dilakukan dengan cara mengangkat rok dan menurunkan celana dalam untuk memastikan siswi benar-benar sedang haid.

Menurut Mafirion, tindakan tersebut tidak bisa dipandang sekadar persoalan kedisiplinan sekolah. Ada persoalan serius menyangkut hak asasi manusia, perlindungan anak, privasi, kehormatan, dan martabat peserta didik.

BACA JUGA:Sempat Jadi ART dan Penjaga Warteg, Cika Ingin Ubah Nasib Lewat Sekolah Rakyat

“Kalau benar pemeriksaan dilakukan dengan meminta siswi mengangkat rok dan menurunkan celana dalam, maka tindakan tersebut berpotensi melanggar hak privasi dan martabat anak. Tubuh anak bukan objek pemeriksaan untuk menguji kejujuran atau kedisiplinan,” tegas Mafirion melalui keterangan persnya.

Ia merujuk Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, kehormatan, martabat, serta rasa aman. Pasal 29 dan 30 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM juga menjamin perlindungan serupa. Sementara Pasal 9 ayat (1a) dan Pasal 54 UU Perlindungan Anak mewajibkan perlindungan anak dari kekerasan dan kejahatan seksual di lingkungan pendidikan.

“Jangan sampai sekolah yang seharusnya menjadi tempat aman bagi anak justru menjadi tempat yang membuat anak merasa terancam, malu, dan kehilangan rasa aman terhadap tubuhnya sendiri,” ujarnya.

Mafirion menegaskan, alasan mendidik kejujuran dan memastikan kewajiban beribadah tidak dapat membenarkan pemeriksaan terhadap bagian intim tubuh anak.

BACA JUGA:Puluhan Karyawan Pabrik Permen Hilang Kontak dalam Kebakaran di Cikande

“Kejujuran harus dibangun melalui pendidikan karakter, komunikasi, dan keteladanan. Bukan dengan pemeriksaan fisik yang memasuki wilayah paling pribadi seorang anak,” katanya.

Ia mengingatkan siswi SMP umumnya masih berusia anak, sehingga pendekatan pendidikan harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

Mafirion meminta pemerintah daerah dan Dinas Pendidikan tidak hanya menghentikan praktik tersebut. Harus ada evaluasi menyeluruh terhadap prosedur sekolah, pemeriksaan terhadap pihak yang bertanggung jawab, serta pemulihan psikologis bagi siswi yang mengalami tekanan atau trauma.

Langkah konkret yang ia desak antara lain:

- Menghentikan segala bentuk pemeriksaan fisik terhadap organ intim siswi untuk membuktikan menstruasi.

- Melakukan evaluasi dan pemeriksaan terhadap kebijakan serta pihak yang menetapkan prosedur tersebut.

  • 1
  • 2
  • »

Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
The Real James Bond: 5 Mata-Mata MI6 yang Menggemparkan Dunia
• 7 jam lalucnbcindonesia.com
thumb
Daftar UMP 2027 di 14 Provinsi Indonesia, Jakarta Tembus Rp6,13 Juta
• 20 jam laludisway.id
thumb
Pemprov DKI Segera Revitalisasi Tugu Kunstkring Paleis Pascakebakaran
• 1 jam lalutvonenews.com
thumb
Klasemen Liga Italia 2026-2027: Lazio Makin Berjaya di Puncak, Como Salip Milan
• 1 jam lalutvonenews.com
thumb
Siap Tarung di Segmen Full Size SUV, iCAR Umumkan Harga V27
• 14 jam lalumedcom.id
Berhasil disimpan.