Pekanbaru, (ANTARA) - Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) memastikan tidak ada pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan perusahaan PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) usai pencabutan izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan perusahaan tersebut.
Juru Bicara Satgas PKH Barita Simanjuntak mengatakan pemerintah telah menyiapkan langkah untuk menjamin keberlanjutan operasional perusahaan meskipun izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) RAPP seluas 338.536 hektare telah dicabut.
"Tidak akan ada PHK karena pemerintah telah memikirkan dan mengoordinasikan bagaimana keberlanjutan operasional, karena tentu saja pemerintah memikirkan keberlanjutan karyawan," kata Barita dalam keterangan diterima di Pekanbaru, Minggu.
Ia menjelaskan keberlanjutan operasional perusahaan akan ditindaklanjuti oleh badan usaha milik negara (BUMN) dan badan usaha milik daerah (BUMD) melalui mekanisme yang telah disiapkan pemerintah.
Menurut ia, langkah tersebut dilakukan agar pencabutan izin tidak merugikan karyawan maupun masyarakat yang selama ini bergantung pada aktivitas perusahaan, tanpa mengabaikan penegakan regulasi di sektor kehutanan.
Barita mengatakan Satgas PKH bersama 12 kementerian dan lembaga akan mengawasi pelaksanaan keputusan pemerintah, termasuk memastikan seluruh tahapan tindak lanjut berjalan sesuai ketentuan.
Selain keberlanjutan operasional, perusahaan juga tetap memiliki kewajiban melakukan pemulihan lingkungan dan memenuhi seluruh konsekuensi hukum yang timbul dari pelanggaran di areal konsesi.
Baca juga: Pemerintah cabut izin PBPH PT RAPP di Riau seluas 338.536 hektare
Sementara itu, PT RAPP menyatakan prioritas utama perusahaan saat ini adalah kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada kegiatan operasional perusahaan.
Dalam tanggapan resminya, Tim Corporate Communication PT RAPP menyatakan perusahaan bersama Grup APRIL mempekerjakan lebih dari 41.000 orang pekerja dan mendukung ratusan pelaku usaha lokal yang memasok barang dan jasa.
Berdasarkan studi dampak ekonomi sebelumnya, aktivitas PT RAPP diperkirakan mendukung sekitar 170.000 lapangan pekerjaan di Riau dan sekitar 300.000 lapangan pekerjaan di seluruh Indonesia.
Perusahaan menyatakan akan terus memberikan informasi kepada kontraktor, pelanggan, pemasok, dan mitra usaha lainnya serta berupaya meminimalkan gangguan yang mungkin timbul.
PT RAPP juga menyatakan menghormati kewenangan pemerintah dan akan terus berkomunikasi secara konstruktif dengan otoritas terkait.
"Saat ini kami menunggu pemberitahuan resmi serta penjelasan lebih lanjut, dan akan memberikan tanggapan melalui mekanisme yang sesuai setelah kami menerimanya," bunyi pernyataan resmi perusahaan.
Sebelumnya, pemerintah mencabut izin PBPH PT RAPP melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026. Dengan keputusan tersebut, areal konsesi seluas 338.536 hektare kembali berada dalam penguasaan negara.
Juru Bicara Satgas PKH Barita Simanjuntak mengatakan pemerintah telah menyiapkan langkah untuk menjamin keberlanjutan operasional perusahaan meskipun izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) RAPP seluas 338.536 hektare telah dicabut.
"Tidak akan ada PHK karena pemerintah telah memikirkan dan mengoordinasikan bagaimana keberlanjutan operasional, karena tentu saja pemerintah memikirkan keberlanjutan karyawan," kata Barita dalam keterangan diterima di Pekanbaru, Minggu.
Ia menjelaskan keberlanjutan operasional perusahaan akan ditindaklanjuti oleh badan usaha milik negara (BUMN) dan badan usaha milik daerah (BUMD) melalui mekanisme yang telah disiapkan pemerintah.
Menurut ia, langkah tersebut dilakukan agar pencabutan izin tidak merugikan karyawan maupun masyarakat yang selama ini bergantung pada aktivitas perusahaan, tanpa mengabaikan penegakan regulasi di sektor kehutanan.
Barita mengatakan Satgas PKH bersama 12 kementerian dan lembaga akan mengawasi pelaksanaan keputusan pemerintah, termasuk memastikan seluruh tahapan tindak lanjut berjalan sesuai ketentuan.
Selain keberlanjutan operasional, perusahaan juga tetap memiliki kewajiban melakukan pemulihan lingkungan dan memenuhi seluruh konsekuensi hukum yang timbul dari pelanggaran di areal konsesi.
Baca juga: Pemerintah cabut izin PBPH PT RAPP di Riau seluas 338.536 hektare
Sementara itu, PT RAPP menyatakan prioritas utama perusahaan saat ini adalah kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada kegiatan operasional perusahaan.
Dalam tanggapan resminya, Tim Corporate Communication PT RAPP menyatakan perusahaan bersama Grup APRIL mempekerjakan lebih dari 41.000 orang pekerja dan mendukung ratusan pelaku usaha lokal yang memasok barang dan jasa.
Berdasarkan studi dampak ekonomi sebelumnya, aktivitas PT RAPP diperkirakan mendukung sekitar 170.000 lapangan pekerjaan di Riau dan sekitar 300.000 lapangan pekerjaan di seluruh Indonesia.
Perusahaan menyatakan akan terus memberikan informasi kepada kontraktor, pelanggan, pemasok, dan mitra usaha lainnya serta berupaya meminimalkan gangguan yang mungkin timbul.
PT RAPP juga menyatakan menghormati kewenangan pemerintah dan akan terus berkomunikasi secara konstruktif dengan otoritas terkait.
"Saat ini kami menunggu pemberitahuan resmi serta penjelasan lebih lanjut, dan akan memberikan tanggapan melalui mekanisme yang sesuai setelah kami menerimanya," bunyi pernyataan resmi perusahaan.
Sebelumnya, pemerintah mencabut izin PBPH PT RAPP melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026. Dengan keputusan tersebut, areal konsesi seluas 338.536 hektare kembali berada dalam penguasaan negara.





