Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta Harry Ara Hutabarat berharap badan publik terus mengembangkan inovasi dan kreativitas agar keterbukaan informasi tidak sebatas memenuhi kewajiban, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat.
"Kami mendorong inovasi dan kreativitas. KI DKI memberikan stimulus melalui sinergi dan edukasi, sedangkan pelaksanaan keterbukaan informasi menjadi tanggung jawab masing-masing badan publik," kata dia dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Minggu.
Harry mengingatkan aspirasi warga perlu mendapat perhatian dan dikawal agar dapat diakomodasi dalam penentuan prioritas pembangunan.
Sementara itu, Wakil Ketua KI DKI Jakarta, Luqman Hakim Arifin menyoroti pentingnya pengelolaan data dan informasi yang menjadi fondasi pelayanan publik.
Menurut dia, badan publik harus memastikan informasi yang disampaikan benar, valid, dan mudah ditemukan masyarakat.
"Di era AI, persoalannya bukan lagi sekadar mencari informasi, tetapi bagaimana masyarakat dapat menemukan informasi yang benar. Karena itu, pengelolaan data dan informasi harus menjadi perhatian serius badan publik," katanya.
Luqman juga menyoroti perlunya penguatan struktur kelembagaan dan regulasi untuk mendukung pengelolaan informasi publik di Jakarta.
Ia menilai penguatan melalui peraturan daerah (Perda) dapat menjadi salah satu upaya memperjelas struktur dan nomenklatur kelembagaan, termasuk dukungan pembiayaannya.
Sementara itu, Kepala Badan Pembinaan BUMD, Syaefuloh Hidayat menyampaikan bahwa upaya peningkatan pelayanan informasi dilakukan melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), optimalisasi sarana dan prasarana, serta sinergi dengan seluruh pemegang kebijakan.
Menurut dia, penguatan komunikasi dan kolaborasi juga dilakukan untuk memperluas penyebarluasan informasi mengenai program dan kinerja badan publik.
Baca juga: KI DKI siapkan uji akses keterbukaan informasi berbasis AI pada 2027
Baca juga: Peserta presentasi E-Monev KI DKI Jakarta naik 71 persen
Baca juga: KI DKI tegaskan keterbukaan informasi penting bagi BUMD dan anak usaha
"Kami mendorong inovasi dan kreativitas. KI DKI memberikan stimulus melalui sinergi dan edukasi, sedangkan pelaksanaan keterbukaan informasi menjadi tanggung jawab masing-masing badan publik," kata dia dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Minggu.
Harry mengingatkan aspirasi warga perlu mendapat perhatian dan dikawal agar dapat diakomodasi dalam penentuan prioritas pembangunan.
Sementara itu, Wakil Ketua KI DKI Jakarta, Luqman Hakim Arifin menyoroti pentingnya pengelolaan data dan informasi yang menjadi fondasi pelayanan publik.
Menurut dia, badan publik harus memastikan informasi yang disampaikan benar, valid, dan mudah ditemukan masyarakat.
"Di era AI, persoalannya bukan lagi sekadar mencari informasi, tetapi bagaimana masyarakat dapat menemukan informasi yang benar. Karena itu, pengelolaan data dan informasi harus menjadi perhatian serius badan publik," katanya.
Luqman juga menyoroti perlunya penguatan struktur kelembagaan dan regulasi untuk mendukung pengelolaan informasi publik di Jakarta.
Ia menilai penguatan melalui peraturan daerah (Perda) dapat menjadi salah satu upaya memperjelas struktur dan nomenklatur kelembagaan, termasuk dukungan pembiayaannya.
Sementara itu, Kepala Badan Pembinaan BUMD, Syaefuloh Hidayat menyampaikan bahwa upaya peningkatan pelayanan informasi dilakukan melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), optimalisasi sarana dan prasarana, serta sinergi dengan seluruh pemegang kebijakan.
Menurut dia, penguatan komunikasi dan kolaborasi juga dilakukan untuk memperluas penyebarluasan informasi mengenai program dan kinerja badan publik.
Baca juga: KI DKI siapkan uji akses keterbukaan informasi berbasis AI pada 2027
Baca juga: Peserta presentasi E-Monev KI DKI Jakarta naik 71 persen
Baca juga: KI DKI tegaskan keterbukaan informasi penting bagi BUMD dan anak usaha





