Parlemen Vietnam mengesahkan UU baru yang memungkinkan pemerintah mempercepat pembebasan lahan untuk sejumlah proyek prioritas. Kebijakan ini ditujukan untuk mengurangi keterlambatan pembangunan infrastruktur dan industri yang selama ini terkendala sengketa, serta negosiasi ganti rugi dengan warga dan petani.
Berdasarkan revisi UU pertanahan itu, pemerintah Vietnam dapat menerbitkan keputusan pembebasan lahan sebelum rencana kompensasi disetujui. Ketentuan ini berlaku selama tidak ada kebutuhan relokasi warga dan rencana pembebasan lahan telah diumumkan kepada publik.
Aturan mencakup proyek-proyek yang dinilai penting secara nasional, proyek investasi publik mendesak, serta proyek yang mendapat persetujuan lebih dari 75 persen pengguna lahan terdampak.
Dikutip dari Reuters, Sabtu (21/11), undang-undang disahkan oleh Majelis Nasional Vietnam dengan lima anggota menolak dan delapan lainnya tidak memberikan suara dari total 479 anggota parlemen. Aturan ini dijadwalkan mulai berlaku pada 1 Juli 2027.
Chris Luong, mitra di CNC Counsel, firma hukum yang berspesialisasi di bidang konstruksi, infrastruktur, dan real estat, menilai ketentuan baru dirancang untuk mendukung penyelesaian proyek prioritas tepat waktu sekaligus mempertahankan perlindungan prosedural.
“Dari sudut pandang teknis, ketentuan ini tampaknya dirancang untuk memfasilitasi pelaksanaan proyek-proyek prioritas secara tepat waktu sambil tetap mempertahankan perlindungan prosedural,” ungkap Luong.
Perubahan ini juga berpotensi mengurangi daya tawar petani dalam menolak pengambilalihan lahan. Selama ini, proyek infrastruktur dan industri di Vietnam kerap tertunda karena warga menilai nilai ganti rugi yang ditawarkan berada di bawah harga pasar.
Meski mempercepat proses pembebasan lahan, pemerintah Vietnam turut memasukkan sejumlah perlindungan bagi masyarakat terdampak.
Menteri Pertanian dan Lingkungan Hidup Trinh Viet Hung mengatakan, revisi aturan tersebut memperkuat perlindungan relokasi, menyediakan dukungan mata pencaharian hingga tiga tahun, serta memperluas pelatihan kejuruan bagi warga.
Sebelumnya, rencana kompensasi umumnya harus disetujui terlebih dahulu sebelum pemerintah dapat membebaskan lahan. Dengan aturan baru, proses dapat berjalan lebih awal untuk proyek yang memenuhi persyaratan.
Luong menilai perubahan ini terutama relevan untuk lahan pertanian karena pembebasannya cenderung tidak mengharuskan rumah tangga pindah tempat tinggal. Namun, penerapan ketentuan tetap bergantung pada jenis proyek dan ambang batas persetujuan yang telah ditetapkan.





