PEKANBARU - Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) memastikan tidak ada pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan perusahaan PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP). Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) perusahaan tersebut diketahui telah dicabut.
Juru Bicara Satgas PKH Barita Simanjuntak mengatakan, pemerintah telah menyiapkan langkah untuk menjamin keberlanjutan operasional perusahaan meskipun izin PBPH RAPP seluas 338.536 hektare (ha) telah dicabut. "Tidak akan ada PHK karena pemerintah telah memikirkan dan mengoordinasikan bagaimana keberlanjutan operasional, karena tentu saja pemerintah memikirkan keberlanjutan karyawan," kata Barita dalam keterangan diterima di Pekanbaru, Ahad (22/11/2026).
Baca Juga
Satgas PKH Tindak PT GSL dan Cabut Izin PT RAPP di Riau
PT Riau Andalan Pulp and Paper Buka Suara Soal Pencabutan Izin Konsesi Kehutanan di Riau
Batal Ubah Hutan Kota UI Jadi Kebun Raya, Pramono: Jadi Hutan Raya Jakarta
Ia menjelaskan, keberlanjutan operasional perusahaan akan ditindaklanjuti oleh badan usaha milik negara (BUMN) dan badan usaha milik daerah (BUMD) melalui mekanisme yang telah disiapkan pemerintah. Menurutnya, langkah tersebut dilakukan agar pencabutan izin tidak merugikan karyawan maupun masyarakat yang selama ini bergantung pada aktivitas perusahaan, tanpa mengabaikan penegakan regulasi di sektor kehutanan.
Barita mengatakan, Satgas PKH bersama 12 kementerian dan lembaga akan mengawasi pelaksanaan keputusan pemerintah, termasuk memastikan seluruh tahapan tindak lanjut berjalan sesuai ketentuan. Selain keberlanjutan operasional, perusahaan juga tetap memiliki kewajiban melakukan pemulihan lingkungan dan memenuhi seluruh konsekuensi hukum yang timbul dari pelanggaran di areal konsesi.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Sementara itu, PT RAPP menyatakan prioritas utama perusahaan saat ini adalah kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada kegiatan operasional perusahaan. Dalam tanggapan resminya, Tim Corporate Communication PT RAPP menyatakan perusahaan bersama Grup APRIL mempekerjakan lebih dari 41 ribu orang pekerja dan mendukung ratusan pelaku usaha lokal yang memasok barang dan jasa.