Pantau - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima menegaskan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan Pemilu 2019 dan 2024 harus menjadi landasan utama dalam merevisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Menurutnya, pembaruan regulasi kepemiluan harus mampu menjawab persoalan empiris di lapangan dan tidak sekadar mengakomodasi kepentingan politik jangka pendek.
"Pengalaman 2019 dan 2024 harus menjadi bahan evaluasi yang efektif untuk mengidentifikasi bagian mana yang masih relevan dipertahankan, mana yang perlu disempurnakan, dan mana yang membutuhkan rekonstruksi norma secara mendasar," ujar Aria Bima saat memimpin Kunjungan Kerja Panja Penyusunan Perubahan RUU Pemilu Komisi II DPR RI di Kantor Gubernur Provinsi Bali, Jumat (20/11/2026).
Komisi II DPR Soroti Persoalan Penyelenggaraan Pemilu SerentakBerdasarkan evaluasi dua kali penyelenggaraan pemilu serentak, Aria Bima menilai masih terdapat sejumlah persoalan yang berdampak langsung terhadap kualitas demokrasi, termasuk menurunnya kompetensi pemilih.
Komisi II DPR RI membutuhkan kajian empiris dan masukan objektif dari kalangan perguruan tinggi untuk mengidentifikasi berbagai celah dalam regulasi kepemiluan.
"Kita menghadapi berbagai persoalan, mulai dari kompleksitas keserentakan pemilu, beban kerja penyelenggara, penataan daerah pemilihan, akurasi data pemilih, pencalonan, pendanaan kampanye, penggunaan teknologi informasi, hingga efektivitas pengawasan dan penegakan hukum pemilu," tegas politikus Fraksi PDI Perjuangan tersebut.
Partisipasi Pemilih di Bali Lampaui Rata-Rata NasionalGubernur Bali I Wayan Koster memaparkan bahwa tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 di Bali mencapai 83,34 persen, melampaui rata-rata nasional sebesar 81,7 persen.
Menurut Koster, capaian tersebut tidak terlepas dari kesiapan pemerintah daerah, termasuk dukungan alokasi anggaran bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan unsur keamanan.
"Pengalaman tersebut memberikan pelajaran bahwa kesuksesan pemilu tidak hanya bergantung pada penyelenggara, tetapi juga membutuhkan sinergi seluruh pemangku kepentingan, dukungan anggaran, kesiapan pemerintah daerah, pendidikan politik masyarakat, serta dukungan keamanan. Berbagai hal ini kami harap dapat menjadi masukan bagi Panja dalam penyempurnaan regulasi kepemiluan," papar Wayan Koster.
Libatkan Akademisi dalam Penyusunan Revisi UU PemiluKunjungan kerja tersebut turut melibatkan rektor dan guru besar dari empat perguruan tinggi, yakni Universitas Udayana, Universitas Warmadewa, Universitas Ngurah Rai, dan Universitas Pendidikan Nasional Bali.
Forum tersebut membahas sejumlah isu strategis pasca-Pemilu 2019 dan 2024, meliputi evaluasi sistem proporsional terbuka, desain keserentakan pemilu, reformulasi ambang batas parlemen atau parliamentary threshold, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, hingga kedudukan hukum Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap).
Seluruh catatan empiris Pemerintah Provinsi Bali dan rekomendasi akademik akan dirangkum dalam dokumen inventarisasi permasalahan Pemilu 2019 dan 2024.
Dokumen tersebut akan menjadi landasan Komisi II DPR RI dalam menyusun rumusan norma dan perubahan pasal RUU Pemilu pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.




