Jakarta, VIVA - Kejaksaan Agung (Kejagung) tetap melanjutkan proses hukum terhadap pengusaha minyak Muhammad Riza Chalid, meskipun tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah PT Pertamina (Persero) tersebut masih berada di luar negeri.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, mengatakan penyidik dan penuntut umum telah berupaya menghadirkan para tersangka yang melarikan diri ke luar negeri untuk menjalani persidangan. Upaya tersebut juga mencakup kemungkinan penerapan mekanisme in absentia atau persidangan tanpa kehadiran terdakwa.
"Penyidik dan penuntut umum Kejaksaan Agung sudah beberapa bulan lalu sedang berusaha menghadirkan para pelaku atau tersangka yang melarikan diri yang berada di LN dan juga untuk dilakukan persidangan secara *in absentia*, baik itu MRC ataupun Juristan," kata Anang dalam pesan tertulis kepada awak media di Jakarta, Minggu (22/11/2026).
Ia menegaskan, meskipun para tersangka belum berhasil dihadirkan, penyidik dan penuntut umum tetap melanjutkan proses pidana. Selain itu, Kejagung juga terus menelusuri aset milik para tersangka.
Selain Riza Chalid, Kejagung turut memproses perkara pihak lain yang diduga terlibat dalam kasus tersebut, termasuk perkara yang menjerat anak Riza Chalid dan Nadiem Makarim bersama sejumlah pihak lainnya.
Menurut Anang, perkara-perkara tersebut telah melalui persidangan dan kini memasuki tahap upaya hukum.
Anang menjelaskan, penerapan persidangan in absentia harus melalui sejumlah tahapan. Di antaranya, mengumumkan keberadaan tersangka, menetapkannya dalam daftar pencarian orang (DPO), serta mengajukan penerbitan *red notice* melalui Interpol.
Selain itu, jaksa juga harus mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, termasuk keterangan para pelaku dan saksi lainnya.
"Dalam mengajukan persidangan in absentia ada tahapan atau proses dua kali yang harus dilakukan seperti diumumkan dan di-DPO-kan, diajukan red notice ke Interpol, di samping itu mempertimbangkan fakta-fakta persidangan termasuk para pelaku dan saksi lainnya," ujarnya.
Terkait kemungkinan tuntutan hukuman mati terhadap Riza Chalid, Anang mengatakan bahwa ketentuan tersebut memang diatur dalam undang-undang. Namun, penerapannya harus memenuhi sejumlah persyaratan dan ketentuan hukum.
"Terkait tuntutan mati dapat dimungkinkan dilakukan dan itu ada dan diatur dalam UU, namun demikian ada parameter/syarat dan ketentuan dalam menerapkan tuntutan mati," kata Anang.





