jatim.jpnn.com, GRESIK - DPRD Kabupaten Gresik menyepakati empat rancangan peraturan daerah (ranperda) inisiatif untuk dibahas bersama pihak eksekutif dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) akhir 2026.
Kesepakatan tersebut diambil dalam rapat paripurna internal yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Gresik Mujid Riduan, Kamis (19/1).
BACA JUGA: Dua Ranperda Prioritas Gresik Dikebut, Perusahaan Bakal Diatur Soal Pelatihan Kerja
Sebelum keputusan ditetapkan, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Gresik Khoirul Huda menyampaikan laporan mengenai proses harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi terhadap sejumlah ranperda yang diusulkan.
Khoirul menjelaskan tahapan tersebut dilakukan untuk menyempurnakan substansi dan materi muatan rancangan peraturan daerah. Proses itu juga bertujuan memastikan kesesuaian rumusan norma, sistematika pengaturan, sinkronisasi antar-pasal, serta keselarasan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
BACA JUGA: Dari Pasar Bandeng hingga Perlindungan Anak, Ini Lima Ranperda Usulan DPRD Gresik
“DPRD Gresik telah melaksanakan proses harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi terhadap rancangan peraturan daerah sebagai bagian dari tahapan penyempurnaan substansi dan materi muatan rancangan peraturan daerah. proses tersebut dilakukan guna memastikan kesesuaian rumusan norma, sistematika pengaturan, sinkronisasi antar-pasal, serta keselarasan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih, maupun ketidakjelasan dalam pelaksanaannya,” jelas Khoirul Huda.
Empat ranperda yang disepakati terdiri atas Ranperda tentang Pengembangan Kawasan Perdesaan yang diusulkan Komisi I. Regulasi tersebut merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, serta Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026.
BACA JUGA: DPRD Gresik Jamin Warga Tetap Bisa Berobat Gratis Meski Data PBI Berubah
Khoirul menyebut pengaturan pengembangan kawasan perdesaan dibutuhkan untuk mendorong pembangunan terpadu antardesa, mengoptimalkan potensi kawasan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Selanjutnya, Komisi II mengusulkan Ranperda tentang Penyelenggaraan Keolahragaan. Rancangan tersebut disusun sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.
Melalui regulasi itu, pemerintah daerah diharapkan memiliki landasan dalam menetapkan dan menjalankan kebijakan olahraga, termasuk mengoordinasikan, mengawasi, serta mengevaluasi penyelenggaraannya.
”Oleh karena itu, raperda ini sangat penting guna menjamin kepastian tata kelola serta pembinaan olahraga daerah secara berkelanjutan,” tuturnya.
Ranperda ketiga adalah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran yang diusulkan Komisi III. Penyusunan aturan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2024.
Khoirul mengatakan, rancangan regulasi itu diarahkan untuk mempercepat waktu respons penanganan kebakaran. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan kelembagaan dan sumber daya manusia (SDM), pemberdayaan relawan, penerapan standar proteksi, serta digitalisasi pelaporan dan pemetaan risiko.
“Ranperda ini difokuskan untuk mempercepat waktu respons melalui penguatan kelembagaan dan sdm, pemberdayaan relawan, integrasi standar proteksi nasional, serta digitalisasi pelaporan dan pemetaan risiko,” jelasnya.
Sementara itu, ranperda keempat merupakan usulan Bapemperda, yakni Ranperda tentang Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila dan Pendidikan Wawasan Kebangsaan.
Menurut Khoirul, pemerintah daerah perlu menyelenggarakan program revitalisasi nilai-nilai Pancasila dan pendidikan wawasan kebangsaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012.
“ Oleh karena itu ranperda ini penting guna memberikan kepastian hukum dan pedoman bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan revitalisasi nilai-nilai pancasila dan wawasan kebangsaan,” katanya.
Di sisi lain, terdapat satu ranperda inisiatif DPRD Gresik yang tidak dilanjutkan sebagai usulan pembentukan peraturan daerah baru. Rancangan tersebut merupakan usulan Komisi IV tentang Pengembangan Kompetensi Tenaga Kerja Berbasis Kebutuhan Dunia Kerja.
Khoirul menjelaskan, hasil harmonisasi yang dilakukan Kementerian Hukum menemukan bahwa Kabupaten Gresik telah memiliki dua peraturan daerah terkait ketenagakerjaan. Keduanya adalah Perda Nomor 17 Tahun 2002 tentang Wajib Latih Kerja bagi Perusahaan dan Wajib Latih Tenaga Kerja bagi Perusahaan di Kabupaten Gresik, serta Perda Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.
Selain itu, terdapat regulasi lain yang menjadi pertimbangan dalam pembentukan aturan baru tersebut. Kondisi itu dinilai perlu diperhatikan agar tidak terjadi tumpang tindih maupun fragmentasi pengaturan.
“Dalam proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dilaksanakan oleh kementerian hukum, diperoleh catatan bahwa Pemkab Gresik telah memiliki dua peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan ketenagakerjaan, yakni Perda nomor 17 tahun 2002 tentang wajib latih kerja bagi perusahaan dan wajib latih tenaga kerja bagi perusahaan di Kabupaten Gresik, serta Perda nomor 7 tahun 2022 tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan. serta adanya regulasi undang-undang nomor 27 tahun 2026 tentang perlindungan ketenagakerjaan keberadaan regulasi tersebut menjadi pertimbangan mendasar dalam menilai urgensi pembentukan ranperda baru," jelasnya.
Berdasarkan hasil tersebut, Kementerian Hukum menyarankan agar pengaturan ketenagakerjaan di Gresik ditata kembali, khususnya melalui perubahan terhadap Perda Nomor 7 Tahun 2022. Dengan demikian, materi mengenai pengembangan kompetensi tenaga kerja berbasis kebutuhan dunia kerja dapat diintegrasikan ke dalam regulasi yang sudah berlaku.
“Berdasarkan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi tersebut, disarankan agar melakukan penataan dan penyusunan ulang regulasi ketenagakerjaan yang telah berlaku, khususnya melalui perubahan terhadap Perda nomor 7 tahun 2022. Hal ini dimaksudkan agar substansi pengembangan kompetensi tenaga kerja berbasis kebutuhan dunia kerja dapat diakomodasi dan diintegrasikan secara komprehensif ke dalam regulasi yang telah ada, sehingga tidak menimbulkan fragmentasi pengaturan, melainkan memperkuat keselarasan, efektivitas, dan konsistensi kebijakan ketenagakerjaan daerah,” bebernya.
Atas pertimbangan tersebut, ranperda usulan Komisi IV tidak dilanjutkan sebagai rancangan peraturan daerah baru. (mcr12/jpnn)
Redaktur & Reporter : Arry Dwi Saputra




