SLEMAN – Reformasi birokrasi menjadi satu fondasi utama pembangunan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman di bawah kepemimpinan Bupati Harda Kiswaya dan Wakil Bupati Danang Maharsa. Melalui pembenahan tata kelola pemerintahan, peningkatan profesionalisme aparatur, dan digitalisasi pelayanan, Pemkab Sleman berupaya menghadirkan pemerintahan yang semakin efektif, transparan, dan berorientasi kepada kepentingan masyarakat.
Komitmen tersebut mulai tercermin dalam capaian evaluasi reformasi birokrasi. Berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Kabupaten Sleman berhasil memperoleh Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 97,56 pada 2025 dengan predikat A-.
Nilai tersebut meningkat 4,66 poin dibanding 2024 yang mencapai 92,90. Selain itu, nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau SAKIP Pemkab Sleman juga meningkat dari 80,86 pada 2024 menjadi 81,80 pada 2025.
Bupati Sleman, Harda Kiswaya, menempatkan reformasi birokrasi sebagai instrumen penting untuk memastikan setiap program pemerintah menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat. Peningkatan kinerja aparatur tidak cukup hanya dilihat dari penyelesaian administrasi, tetapi kualitas pelayanan, efektivitas penggunaan anggaran, serta dampak terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
"Kami mendorong agar reformasi birokrasi berjalan seiring dengan pemerataan pelayanan hingga tingkat kalurahan. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh layanan pemerintahan secara lebih mudah, cepat, dan terjangkau," katanya, Kamis (19/11/2026).
Sebagai bukti capaian penting, Pemkab Sleman berhasil meraih peringkat dua nasional kategori kabupaten dalam Indeks Pelayanan Publik. Berdasarkan Keputusan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2026, Kabupaten Sleman memperoleh skor Indeks Pelayanan Publik 4,70 dengan kategori A berdasarkan evaluasi pelayanan publik 2025.
Penghargaan tersebut menunjukkan keberhasilan Pemkab Sleman dalam mengembangkan berbagai aspek pelayanan, mulai dari kebijakan pelayanan, profesionalisme sumber daya manusia, sarana dan prasarana, sistem informasi, konsultasi dan pengaduan, hingga inovasi pelayanan publik.
Capaian itu didukung pula oleh penguatan pelayanan administrasi kependudukan, digitalisasi layanan, serta pengembangan kanal pengaduan masyarakat melalui Lapor Sleman. Di sisi pengelolaan keuangan daerah, reformasi birokrasi diharapkan meningkatkan kapasitas fiskal melalui optimalisasi pendapatan asli daerah.
Data laporan kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman menunjukkan, realisasi PAD pada 2025 mencapai Rp1,484 triliun, meningkat dari Rp1,184 triliun pada 2024. Peningkatan PAD itu didukung oleh optimalisasi potensi pajak daerah, retribusi, serta penguatan sistem pembayaran dan pengelolaan pendapatan daerah.
Pemanfaatan teknologi digital dalam pembayaran pajak, termasuk QRIS dan kanal pembayaran elektronik lain, menjadi bagian dari upaya memudahkan masyarakat memenuhi kewajiban perpajakan.
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman juga memiliki peran strategis dalam pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, integrasi data, serta peningkatan akses masyarakat terhadap layanan digital. Demikian pula Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman, yang mengoordinasikan penguatan kinerja seluruh perangkat daerah agar target reformasi birokrasi dapat diterjemahkan menjadi pelayanan yang lebih baik.
Ke depan, reformasi birokrasi diarahkan untuk memperkuat pemerintahan responsif, adaptif, dan akuntabel. Peningkatan PAD diharapkan memberi ruang fiskal lebih besar untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta program perlindungan sosial.
"Reformasi birokrasi tidak hanya menghasilkan penghargaan dan peningkatan indeks, tetapi juga memperkuat kemampuan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan serta memenuhi kebutuhan masyarakat," kata Harda.