Jakarta: Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi membuka layanan pengurusan paspor di hari libur melalui program Pasporia (Paspor Ceria) guna memudahkan masyarakat yang kesulitan mengurus dokumen perjalanan pada hari kerja. Program ini diinisiasi untuk menjawab kendala warga yang kerap terbentur jam kerja maupun jarak Kantor Imigrasi.
"Banyak sekali teman-teman kita yang bekerja itu kesulitan untuk kemudian mendapatkan layanan paspor karena harus minta izin dan lain sebagainya," kata Direktur Jenderal Imigrasi pada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) Hendarsam Marantoko saat meresmikan program Pasporia di Sarinah, Jakarta Pusat, Minggu, 22 November 2026.
Baca Juga :
Rendezvous RBN jadi Ruang Dialog Anak Muda dan Pemangku KebijakanMelalui program Pasporia, Hendarsam menjelaskan layanan keimigrasian dapat dibuka pada hari Minggu, hari libur nasional, hingga berbagai kegiatan publik yang ramai pengunjung. Booth pelayanan juga bakal dihadirkan di sejumlah acara masyarakat untuk menjangkau pemohon.
"Pasporia ini kita adakan satu di hari-hari libur, di tiap unit satuan kerja kita seluruh Indonesia di hari libur, kemudian itu di hari Minggu. Nah contohnya di CFD nih, di CFD kita lakukan juga dan di event-event," ujar Hendarsam.
Hendarsam menambahkan pelaksanaan Pasporia akan diterapkan di seluruh Indonesia dengan menyesuaikan tipologi dan kondisi keramaian masing-masing daerah. Kantor imigrasi di daerah dapat menyesuaikan lokasi maupun momentum kegiatan yang paling potensial.
"Jadi memang di tiap daerah itu kan tentunya tipologi karakternya berbeda-beda kan. Jadi kalau ada yang sepi, ada yang ramai. Jadi kalau yang tempat-tempat mungkin di daerah yang agak sepi dia di event-event tertentu, ya seperti mungkin 17 Agustus kan seperti itu," tutur Hendarsam.
Pada peluncuran Pasporia, pihaknya membuka lima booth pelayanan dengan kuota 300 paspor elektronik berbahan polikarbonat. Hendarsam menyebut seluruh kuota pemohon pada kegiatan tersebut telah terisi penuh.
"Alhamdulillah full terisi karena memang banyak sekali masyarakat kita yang susah untuk minta izin biasanya ya kan untuk ke kantor dan mereka membutuhkan hal tersebut," kata Hendarsam.
Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) Hendarsam Marantoko. Foto: Metrotvnews.com/Nattasya Amani Vrazeti.
Meski memberikan kemudahan layanan, Hendarsam menegaskan pemeriksaan tetap dilakukan terhadap pemohon paspor guna mencegah penyalahgunaan dokumen perjalanan, termasuk indikasi tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Langkah ini bertujuan memastikan pemohon tidak menjadi korban keberangkatan ke luar negeri secara nonprosedural.
"Jadi dua hal ini harus seimbang, tapi tentunya pelayanan paspor kita permudah itu sebelum datang ke sini, pemohon itu akan mengisi M-Paspor dulu. Jadi ke sini tinggal seperti di bank dia, tinggal nunggu antrian saja," ujar Hendarsam.
Hendarsam berharap kehadiran Pasporia dapat memperluas akses masyarakat terhadap layanan keimigrasian. Sekaligus mengubah citra pelayanan agar lebih ramah dan tidak kaku.
"Jadi saya ingin supaya imigrasi itu tidak hanya seperti kementerian lembaga yang lainnya, birokrasi yang kaku-kaku itu," ucap Hendarsam.




