Ketua DPD Jelaskan Ide Wapres Lebih dari 1: Bukan untuk Sekarang

detik.com
7 jam lalu
Cover Berita
Jakarta -

Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin menjelaskan maksud ide Wapres dijabat oleh lebih dari satu orang yang kini ramai diperbincangkan. Sultan mengatakan gagasannya tersebut bukan diterapkan untuk sekarang.

"Pertama, ini bukan gagasan baru. Saya sudah lontarkan sejak 2019. Rekaman videonya masih ada. Jadi, ide ini sebenarnya sudah cukup lama menjadi bagian dari pemikiran saya tentang masa depan sistem kepemimpinan nasional," kata Sultan kepada wartawan, Minggu (22/11/2026)

Sultan menjelaskan alasan idenya, karena Indonesia negara yang sangat unik. Wilayahnya begitu luas, jumlah penduduknya besar, ribuan pulau, suku, budaya, adat istiadat, serta persoalan setiap daerah juga sangat beragam.

Sultan mengingatkan agar tidak lupa bahwa Indonesia lahir dari semangat persatuan berbagai daerah, kerajaan, kesultanan, dan seluruh elemen bangsa yang memiliki cita-cita bersama untuk membangun Indonesia merdeka.

Baca juga: Bahlil Ungkap Dasco Masuk Preferensi Cawapres: Komunikasi ke Partai Lain Baik

"Karena itu, saya selalu berpikir, bagaimana ke depan kita bisa membangun sistem kepemimpinan nasional yang semakin mampu menjangkau seluruh wilayah Indonesia, memperkuat hubungan pusat dan daerah, serta memberikan ruang yang lebih besar bagi aspirasi daerah," ujarnya.

Menurut Sultan, perlu dipikirkan keseimbangan antara kekuatan politik nasional dengan keterwakilan dan kepentingan daerah. Maksudnya, bukan untuk mempertentangkan keduanya, tetapi justru agar saling melengkapi.

"Apakah gagasan Wakil Presiden lebih dari satu merupakan jawaban yang paling tepat? Belum tentu juga. Itulah mengapa saya justru ingin gagasan ini dibahas, diuji, dikritisi, bahkan diperdebatkan secara terbuka oleh para ahli tata negara, akademisi, politisi, dan masyarakat," ucap Sultan.

Sultan memahami gagasannya terdengar tidak biasa, bahkan mungkin terlalu jauh dari sistem yang dikenal sekarang. Apalagi, menurut Sultan, idenya muncul ketika perhatian publik tertuju pada isu Wapres yang kini kosong.




(rfs/knv)


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Kejagung proses hukum Riza Chalid meski buron di luar negeri
• 9 jam laluantaranews.com
thumb
Launching Inovasi 'Hallo Johor', Wali Kota Medan Dorong Percepatan Aduan dan Administrasi Warga di Tingkat Kecamatan
• 13 jam lalumediaapakabar.com
thumb
Gubernur Kepri Tetapkan UMP 2027 Naik Rp 349 Ribu, Jadi Rp 4,2 Juta
• 14 jam laluviva.co.id
thumb
Kemenhub Siapkan Angkutan Motor Gratis dan Diskon Tiket Kereta 30% Nataru
• 13 jam lalumetrotvnews.com
thumb
Baru Setahun, Jetour T2 Ternyata Sudah Jadi Mesin Duit
• 13 jam laluviva.co.id
Berhasil disimpan.