jpnn.com, JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi undang-undang.
DPR mengambil keputusan itu dalam Rapat Paripurna di Jakarta, Kamis (19/11/2026).
BACA JUGA: Jazilul PKB Tegaskan Masjid hingga Pesantren Tak Boleh Jadi Korban UU Perampasan Aset
Pengesahan ini terwujud lebih cepat dari target awal pada pertengahan Desember 2026.
Regulasi baru ini mengatur mekanisme penyitaan dan pemulihan aset hasil tindak pidana ekonomi. Undang-undang tersebut juga membentuk Badan Pengelola Perampasan Aset dan Badan Pengawas Perampasan Aset.
BACA JUGA: Benny K Harman Beri Catatan soal UU Perampasan Aset: Jangan Sampai Jadi Macan Kertas
Pemerintah dan parlemen berharap aturan ini menimbulkan efek jera, memiskinkan koruptor, serta memulihkan kerugian negara.
Namun, publik mempersoalkan absennya pasal mengenai peningkatan kekayaan pejabat yang tidak wajar. Tanpa aturan tersebut, daya pukul regulasi ini dinilai masih tumpul.
BACA JUGA: Profesor Henry Indraguna Dorong Reformasi Total Lembaga Pemasyarakatan
Masyarakat juga mencemaskan potensi penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum.
Aturan perampasan aset tanpa putusan pidana dikhawatirkan rawan menjadi alat bargaining atau tekanan politik. Harta milik warga yang sah terancam ikut terseret apabila pengawasan berjalan lemah.
Menanggapi dinamika tersebut, Sekretaris Anggota Wantimpres atau Dewan Pertimbangan Presiden, Prof Henry Indraguna menyambut positif pengesahan regulasi ini.
Prof Henry menilai negara memang membutuhkan instrumen hukum yang tegas. Kejahatan luar biasa seperti korupsi tidak cukup dilawan hanya dengan hukuman badan.
Pakar hukum ini mengingatkan pembentuk undang-undang agar tidak terjebak pada euforia kekuasaan semata.
Negara harus tetap menghormati hak konstitusional setiap warga negara.
"Negara lahir untuk melindungi hak kodrati manusia. Hak milik yang diperoleh secara jujur merupakan bagian dari martabat warga yang wajib dijaga," kata Prof Henry.
Merujuk gagasan filsuf hukum Gustav Radbruch, Guru Besar Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang ini menyebut hukum tidak boleh hanya mengejar kemanfaatan negara dengan mengorbankan keadilan dan kepastian hukum.
Menurutnya, jika satu nilai diabaikan, hukum akan kehilangan roh moralnya.
"Pengesahan undang-undang ini langkah maju untuk memulihkan hak rakyat yang dirampok koruptor. Akan tetapi negara tidak boleh bertindak seperti pemburu harta tanpa kendali," tegas Prof Henry.
Tunduk pada Hukum yang Adil
Prof Henry menegaskan mekanisme perampasan aset harus tetap tunduk pada prinsip proses hukum yang adil.
Aparat wajib membuktikan keterkaitan sebuah aset dengan tindak pidana secara objektif. Beban pembuktian tidak boleh membalikkan asas praduga tak bersalah secara serampangan.
"Jangan sampai semangat mengejar aset kejahatan berubah menjadi kriminalisasi terhadap kekayaan warga yang sah dan halal," ucap Prof Henry.
Doktor Ilmu Hukum UNS Surakarta dan Universitas Borobudur Jakarta ini juga menyoroti peran Badan Pengawas Perampasan Aset.
Dia meminta badan tersebut benar-benar independen dari intervensi politik.
Pengawasan ketat diperlukan supaya regulasi baru ini berjalan lurus sesuai tujuan awalnya. Pihak ketiga yang beritikad baik pun harus mendapatkan perlindungan hukum yang jelas.
"Hukum hadir untuk membatasi kekuasaan, bukan memberi cek kosong bagi aparat untuk bertindak sewenang-wenang," pungkas Prof Henry.(fri/jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich Batari




