Sejumlah serikat buruh atau serikat pekerja menolak penetapan Upah Minimum Provinsi Jawa Timur 2027 yang senilai Rp 2,73 juta. Penolakan didasari nilai upah yang jauh di bawah angka kebutuhan hidup layak yang menurut buruh senilai Rp 3,742 juta.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa pada Sabtu (21/11/2026), pukul 23.30 WIB, menandatangani Keputusan Gubernur Jatim Nomor 100.3.3.1/757/013/2026 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Timur Tahun 2027. Dokumen itu ditandatangani mendekati berakhirnya tenggat waktu pengumuman UMP di Indonesia.
Diktum kesatu keputusan itu menyebut nilai UMP Jatim 2027 ialah Rp 2,73 juta. Diktum kedua menyatakan, pengusaha yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketetapan UMP 2027 dilarang mengurangi atau menurunkan upah. Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari UMP 2027.





