JAKARTA, DISWAY.ID— Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus merespons usulan Ketua DPD RI Sultan Najmuddin soal wakil presiden menjadi tiga orang.
Menurutnya, usulan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD, dibantu oleh satu orang Wakil Presiden”.
Ia mengaku sedih usulan itu justru datang dari seorang Ketua DPD.
BACA JUGA:Lagi! Kapolri Mutasi Sejumlah Kapolda dan Kapolres, Ini Daftar Lengkapnya
“Ini usulan yang disampaikan tanpa memahami isi UU, jelas-jelas bertentangan dan sangat tidak pantas meski sekadar wacana,” kata Deddy kepada wartawan, Minggu (22/11/2026).
“Sungguh menyedihkan bahwa usulan itu disampaikan seorang Ketua DPD karena Pasal 4 UUD RI sangat jelas mengatur bahwa ‘Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD, dibantu oleh satu orang Wakil Presiden’,” sambungnya.
Deddy menjelaskan, apabila usulan tersebut membuat UUD diamandemen, maka merupakan praktik yang cacat secara moral konstitusional.
“Betapa kacaunya bangunan konstitusi kita jika UUD diubah untuk memenuhi hasrat politik sesaat. Itu pikiran liar!” tegasnya.
BACA JUGA:Dari Sawit hingga Kopi, 90,4 Persen Produk RI Bakal Bebas Tarif ke Uni Eropa
Anggota Komisi II ini menjelaskan, keberadaan wakil presiden memiliki fungsi strategis sebagai pemimpin yang harus siap menggantikan presiden apabila kepala negara berhalangan menjalankan tugasnya, baik sementara maupun tetap.
Ia mengingatkan, apabila Indonesia memiliki tiga wakil presiden, potensi konflik dapat muncul ketika presiden berhalangan tetap dan ketiga wakil presiden harus bersaing memperebutkan posisi pengganti.
“Bayangkan krisis yang terjadi ketika Presiden berhalangan tetap lalu tiga wakilnya terjebak konflik sebab saling bersaing merebut posisi pengganti. Hal itu sudah dipikirkan jauh hari oleh para pendiri bangsa ini,” tuturnya.
Deddy mengakui terdapat sejumlah negara yang memiliki lebih dari satu wakil presiden, dengan jumlah dua hingga tiga orang. Namun, karakteristik negara-negara tersebut tidak bisa serta-merta dijadikan rujukan untuk mengubah sistem ketatanegaraan Indonesia.
BACA JUGA:Puluhan Karyawan Pabrik Permen Hilang Kontak dalam Kebakaran di Cikande
Ia menyebut beberapa negara seperti Afghanistan, Sudan Selatan, Myanmar, dan Zimbabwe yang memiliki latar belakang konflik, serta negara-negara kecil seperti Kosta Rika, Peru, dan Honduras.
- 1
- 2
- »





