Seoul: Menteri Pendidikan Korea Selatan Choi Kyo-jin menawarkan pengunduran diri sebagai bentuk tanggung jawab atas kekacauan yang timbul akibat perubahan aturan mendadak untuk mencegah kecurangan berbasis kecerdasan buatan (AI) dalam ujian masuk perguruan tinggi nasional.
“Selama proses persiapan Suneung, berbagai perubahan yang dilakukan sebelum ujian menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat, termasuk para peserta,” kata Choi, seperti dilaporkan kantor berita Yonhap, Minggu, 22 November 2026.
Suneung merupakan singkatan dalam bahasa Korea untuk College Scholastic Ability Test (CSAT), ujian masuk perguruan tinggi tahunan di negara tersebut. Ujian tahun ini digelar pada Kamis lalu.
“Sebagai menteri yang bertanggung jawab, saya merasa tidak dapat menghindari kritik bahwa kami gagal melakukan persiapan sejak jauh-jauh hari,” ujar Choi.
“Sekarang setelah ujian selesai, saya merasa memiliki tanggung jawab yang besar dan menawarkan pengunduran diri,” tambahnya.
Otoritas Korea Selatan menangkap sekitar 100 peserta yang diduga melakukan kecurangan selama ujian berlangsung. Sebanyak 551.864 peserta tercatat mendaftar untuk ujian tahun ini, yang diselenggarakan di 1.312 pusat ujian di seluruh negeri.
Pemerintah berencana melarang peserta yang terbukti melakukan kecurangan untuk mengikuti ujian kembali hingga 10 tahun. Pemerintah juga berencana memberikan hadiah hingga 100 juta won (sekitar Rp1,3 miliar) bagi masyarakat yang melaporkan tindakan kecurangan.
Kontroversi tersebut semakin mencuat setelah muncul dugaan bahwa seorang pria berusia 32 tahun yang meraih nilai sempurna dalam Legal Education Eligibility Test, ujian masuk sekolah hukum, menggunakan AI saat mengerjakan ujian.
Pria yang diidentifikasi sebagai Lee Jin-woo itu merupakan mahasiswa kedokteran gigi di Seoul National University. Polisi menyatakan Lee ditemukan meninggal dunia pada Kamis di sebuah motel di Seoul bagian timur.
Sebelumnya, aparat telah mencarinya setelah menerima laporan bahwa Lee hilang di hari yang sama.
Baca juga: Korsel Jadi Negara Pertama yang Punya Undang-Undang Khusus AI




