jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menilai sistem informasi pemeritahan daerah (SIPD) perlu dimanfaatkan untuk memperkuat pengelolaan pendapatan.
Hal itu diungkapkan langsung oleh Direktur Pendapatan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Teguh Narutomo dalam siaran persnya, Minggu (22/11).
BACA JUGA: Perkuat Akurasi HPS Konstruksi, Kemendagri Integrasikan SIPD dengan SIPASTI Pemda
Dia mengungkapkan digitalisasi bukan sekadar memindahkan administrasi ke sistem elektronik, tetapi memastikan informasi menjadi dasar pengambilan keputusan.
“Data SIPD harus menjadi dasar evaluasi. Pemerintah daerah perlu mengetahui sumber penerimaan dan menelusuri kewajiban maupun transaksi yang belum tercatat,” ujaar Teguh.
BACA JUGA: Kemendagri Dorong Pemutakhiran & Integrasi SIPD-RI sebagai Fondasi Satu Data Pemda
Kepala daerah, kata dia, perlu memimpin evaluasi dengan menetapkan masalah, penanggung jawab, dan tenggat penyelesaian.
Sekretaris daerah mengoordinasikan perangkat daerah. Bapenda mengelola basis data penerimaan dan tunggakan, sedangkan perangkat daerah penghasil memastikan informasi layanan dan kewajiban tersedia lengkap.
BACA JUGA: SIMPONI MBG SIPD Dukung Kesuksesan Program Prabowo-Gibran
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menjaga kesesuaian data dengan pengelolaan kas dan pelaporan.
“Setiap transaksi harus dapat ditelusuri. Jika terdapat selisih, periksa sumbernya dan lakukan koreksi berdasarkan dokumen pendukung,” kata Teguh.
Perbankan mendukung penerimaan melalui bank pengelola Rekening Kas Umum Daerah. Bank lain dan penyedia jasa pembayaran berizin dapat memperluas kanal sesuai ketentuan.
Masyarakat perlu mengetahui besaran kewajiban, kanal resmi, dan bukti pembayaran. Kemudahan membayar harus diikuti kepastian pencatatan transaksi.
Bank Indonesia mendukung elektronifikasi transaksi pemerintah daerah melalui Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD).
Sinergi pemerintah daerah dan perbankan diharapkan memperluas pembayaran nontunai, disertai pendampingan bagi warga dengan keterbatasan akses digital.
Kualitas data bergantung pada kesiapan petugas dan pengawasan. Inspektorat memperkuat pengawasan intern, sedangkan BPK dan BPKP menjalankan pemeriksaan atau pendampingan sesuai kewenangannya.
Kemendagri membina SIPD, Kementerian Keuangan menangani kebijakan hubungan keuangan pusat dan daerah, sedangkan DPRD menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
Realisasi retribusi pasar di bawah target belum tentu menunjukkan kegagalan pemungutan. Pemerintah perlu memeriksa perubahan jumlah pengguna layanan, kewajiban yang belum dibayar, atau pembayaran yang belum tercatat.
Dinas pengelola pasar, bendahara penerimaan, bank, BPKAD, dan Bapenda mencocokkan data. Tunggakan ditagih sesuai ketentuan, sedangkan kesalahan pencatatan dikoreksi berdasarkan bukti.
“Jangan berhenti pada laporan realisasi. Telusuri penyebabnya, tentukan tindak lanjut, dan pastikan perbaikannya,” tutur Teguh.
Masyarakat dan pelaku usaha turut berperan dengan memberikan informasi yang benar, memenuhi kewajiban, serta menyimpan bukti pembayaran.
Masukan pengguna membantu pemerintah mengenali hambatan pelayanan.
Keberhasilan SIPD tidak hanya diukur dari kenaikan penerimaan. Ketepatan pencatatan, kemudahan pembayaran, penyelesaian tunggakan, dan berkurangnya selisih transaksi yang belum terjelaskan menjadi indikator penting. (ddy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... LKPP Meluncurkan Master Produk & Integrasi SIPD RI, Luhut Singgung Peran AI
Redaktur & Reporter : Dedi Sofian




