Khofifah Tetapkan UMP Jatim 2027 Rp2,73 Juta, Naik 11,57 Persen

metrotvnews.com
4 jam lalu
Cover Berita

Surabaya: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Timur 2027 sebesar Rp2.730.000 per bulan. Angka tersebut meningkat 11,57 persen atau Rp283.119,32 dibandingkan UMP 2026 yang tercatat sebesar Rp2.446.880,68.

“Kami menetapkan Upah Minimum Provinsi Jawa Timur Tahun 2027 sebesar Rp2.730.000,00,” ujar Khofifah di Surabaya, seperti dilansir Antara, Minggu, 22 November 2026.

Ketentuan upah minimum tersebut mulai berlaku pada 1 Januari 2027. Penetapannya tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/757/013/2026 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Timur Tahun 2027 yang ditandatangani di Surabaya pada 21 November 2026.

Khofifah menjelaskan, kebijakan pengupahan untuk 2027 mempertimbangkan peningkatan kesejahteraan pekerja, kondisi perekonomian, serta keberlanjutan kesempatan kerja di Jawa Timur.

"Penetapan upah minimum tahun 2027 memperhatikan kebutuhan untuk terus meningkatkan kesejahteraan pekerja, dengan mempertimbangkan perkembangan perekonomian dan keberlangsungan kesempatan kerja di Jawa Timur. Peningkatan upah harus berjalan beriringan dengan upaya menjaga daya beli, produktivitas, serta iklim usaha yang mendukung penciptaan lapangan kerja,” katanya.
 

Baca Juga :

Pemprov Sumbar Tetapkan UMP 2027 Sebesar Rp3,38 Juta


Dalam perhitungan UMP 2027, pemerintah memperhitungkan sejumlah indikator ekonomi, di antaranya inflasi sebesar 3,33 persen dan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur sebesar 5,82 persen. Dengan demikian, persentase kenaikan UMP mencapai 11,57 persen atau lebih tinggi dibandingkan tingkat inflasi.

Kebutuhan Hidup Layak (KHL) juga menjadi salah satu dasar pertimbangan. Berdasarkan estimasi KHL 2026, kebutuhan hidup layak di tingkat Provinsi Jawa Timur mencapai Rp3.742.675 per bulan.

Seiring penetapan UMP 2027 sebesar Rp2,73 juta, rasio upah minimum terhadap KHL meningkat menjadi 72,94 persen. Persentase tersebut lebih tinggi dibandingkan rasio pada 2026 yang mencapai 65,38 persen.

“Kenaikan UMP ini kami arahkan untuk menjaga daya beli pekerja agar mereka dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Dalam menetapkan besarannya, kami memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi agar kesejahteraan pekerja dapat meningkat dan usaha tetap berjalan,” ujarnya.


Ilustrasi upah. Foto: Medcom.id.

Khofifah mengatakan, penentuan upah minimum juga perlu disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi ekonomi setiap daerah. Oleh karena itu, perbandingan nominal upah antarprovinsi perlu mempertimbangkan kebutuhan hidup layak serta indikator perekonomian masing-masing wilayah.

UMP Jawa Timur 2027 sebesar Rp2.730.000 berada tidak jauh dari UMP Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar Rp2.725.000. Sementara itu, nominal UMP Jawa Timur lebih tinggi dibandingkan Jawa Tengah yang ditetapkan sebesar Rp2.655.454.

Dari sisi rasio terhadap KHL, Jawa Timur mencatatkan angka 72,94 persen. Capaian tersebut berada di atas Jawa Barat sebesar 70,62 persen dan Jawa Tengah sebesar 71 persen.

Khofifah menegaskan, kebijakan pengupahan perlu mengakomodasi kepentingan pekerja sekaligus menjaga keberlangsungan dunia usaha. Peningkatan upah diharapkan dapat memperkuat daya beli masyarakat sekaligus mendorong aktivitas perekonomian daerah.

Namun, aspek produktivitas, kemampuan perusahaan, dan keberlanjutan lapangan kerja juga perlu diperhatikan. Terlebih, Jawa Timur memiliki 38 kabupaten/kota dengan karakteristik ekonomi dan kondisi ketenagakerjaan yang berbeda-beda.

Terkait Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2027, Khofifah menyampaikan penetapannya dilakukan melalui mekanisme tersendiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Proses tersebut turut memperhitungkan kondisi perekonomian setiap daerah.

Apabila UMK telah ditetapkan, upah minimum yang berlaku di kabupaten/kota bersangkutan adalah UMK sesuai ketentuan yang berlaku.

Khofifah pun meminta para pengusaha mempersiapkan penyesuaian sistem pengupahan sebelum kebijakan UMP 2027 mulai diberlakukan. Ia juga mengajak perusahaan membuka komunikasi dengan para pekerja agar penerapan kebijakan berjalan lancar, memberikan kepastian pemenuhan hak pekerja, serta menjaga hubungan industrial tetap kondusif.


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Williams-Barnett Cetak Gol dan Assist, Tottenham Tekuk Ipswich 2-0 dan Naik ke Peringkat Kesembilan
• 16 jam lalupantau.com
thumb
Jadwal Siaran Langsung BRI Super League, Minggu 22 November: Persib Vs Bali United di Indosiar
• 14 jam lalubola.com
thumb
IFAD Tinjau Program YESS di Polbangtan Bogor, Dorong Regenerasi Petani Muda
• 3 jam lalumetrotvnews.com
thumb
Kapolri Rotasi Jabatan Polri, Kabid Humas Polda DIY hingga Kaltara Diganti
• 1 jam laluokezone.com
thumb
Lieberman Tegaskan Tujuan Utamanya Saat Ini adalah Singkirkan Netanyahu
• 6 jam lalumetrotvnews.com
Berhasil disimpan.