Jakarta, VIVA - Kejaksaan Agung (Kejagung) melontarkan respons menohok soal disahkannya Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset (RUU Perampasan Aset menjadi Undang-Undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Dalam hal ini, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, dengan disahkannya UU Perampasan Aset itu kedepan dapat memperkuat penegak hukum terutama untuk mengejar aset milik buronan kasus korupsi seperti Mohammad Riza Chalid (MRC), Jurist Tan (JT), hingga Arif Kurniawan (AK).
Bahkan dia menyebutkan, bahwa selain sebagai penguatan dalam penegakan hukum, disahkannya UU tersebut juga dapat mengejar aset miliki para buron korupsi.
"Apalagi dengan adanya beberapa pelaku tindak pidana melarikan diri, baik didalam negeri ataupun berada di luar negeri, seperti Mohammad Riza Chalid, Jurist Tan, AK, dll," beber Anang pada Minggu (22/11/2026).
Anang menambahkan bahwa dengan pengesahan UU Perampasan Aset dapat memberi dampak positif terhadap negara maupun korban.
Serta lanjut dia dapat memitigasi kerugian yang lebih besar, pasalnya dalam perkara korupsi penegak hukum tidak tidak hanya berupaya memidanakan pelakunya, namun juga untuk mengejar aset.
Untuk diketahui, DPR RI resmi mengesahkan UU Perampasan Aset dalam rapat paripurna pada 19 November 2026 setelah melalui proses pembahasan yang panjang.
Menurut DPR RI, aturan ini dirancang sebagai instrumen untuk memulihkan aset hasil kejahatan sekaligus mengganti kerugian negara maupun masyarakat.





