Buruh Jatim Tolak Penerapan UMP Rp2,73 Juta, Nilai Masih Jauh dari KHL

suarasurabaya.net
4 jam lalu
Cover Berita

Buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jawa Timur, menolak penerapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jatim tahun 2027 sebesar Rp2,73 juta.

Nuruddin Hidayat Wakil Sekretaris DPW FSPMI Jatim menerangkan, nilai tersebut masih jauh di bawah Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di Jawa Timur, yang mana pada tahun 2026 telah mencapai Rp3.742.675,00.

“Artinya, ada kesenjangan sebesar Rp1.012.675,00 setiap bulan antara upah minimum yang ditetapkan Gubernur dengan kebutuhan hidup layak buruh. Sehingga secara tegas kami menolak nilai UMP yang ditetapkan gubernur,” katanya dalam keterangan, Minggu (22/11/2026).

Nuruddin menilai, jika Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur tetap menetapkan nilai itu, sama artinya dengan memaksa buruh hidup dengan penghasilan yang lebih rendah sekitar Rp1 juta dari kebutuhan hidup layak setiap bulannya.

“Bagaimana mungkin buruh dapat hidup sejahtera apabila upah yang diterimanya saja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak?” tambah Nuruddin.

Selain itu, Nuruddin mengatakan penetapan UMP di bawah KHL menunjukkan bahwa rezim upah murah yang eksploitatif masih terus dipertahankan di Jawa Timur dan buruh seolah dimiskinkan melalui kebijakan pengupahan yang tidak berpihak kepada kesejahteraan pekerja.

Diberitakan sebelumnya, Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jatim menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Timur tahun 2027 sebesar Rp2.730.000, pada Sabtu (21/11/2026) tengah malam.

Menurut Khofifah, kebijakan pengupahan tahun 2027 disusun dengan memperhatikan kebutuhan peningkatan kesejahteraan pekerja, perkembangan perekonomian, serta keberlangsungan kesempatan kerja di Jawa Timur.

Dalam proses penghitungan, sejumlah indikator ekonomi menjadi pertimbangan, di antaranya inflasi dan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. Selain itu, kebutuhan hidup layak (KHL) juga menjadi perhatian dalam kebijakan pengupahan.

Berdasar estimasi KHL 2026, kebutuhan hidup layak tingkat Provinsi Jawa Timur mencapai Rp3.742.675 per bulan. Dengan penetapan UMP 2027 sebesar Rp2,73 juta, rasio UMP terhadap KHL 2026 meningkat menjadi 72,94 persen, dari sebelumnya 65,38 persen pada 2026.

“Kenaikan UMP ini kami arahkan untuk menjaga daya beli pekerja agar mereka dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Dalam menetapkan besarannya, kami memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi agar kesejahteraan pekerja dapat meningkat dan usaha tetap berjalan,” katanya, dalam keterangan, Minggu (22/11/2026).

Dengan ditetapkannya UMP Jatim, maka dalam poin a, pengusaha yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketetapan UMP, dilarang mengurangi atau menurunkan upah.

“Kemudian poin b, pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari ketetapan UMP. Dalam hal pengusaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” tutupnya. (kir/saf/ham)


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Hasil, Klasemen, dan Top Skor Liga Inggris: Chelsea Terlempar dari 5 Besar, Arsenal Gagal Menjauh, Bournemouth Geser Liverpool, MU Turun ke Posisi 19
• 11 jam laluharianfajar
thumb
Pemerintah Targetkan IEU-CEPA Berlaku 1 Januari 2027
• 7 jam lalukatadata.co.id
thumb
Farianda Putra Sinik Kembali Pimpin PWI Sumut Secara Aklamasi hingga 2031
• 17 jam lalurepublika.co.id
thumb
Kemenhub Siapkan Angkutan Motor Gratis dan Diskon Tiket Kereta 30% Nataru
• 13 jam lalumetrotvnews.com
thumb
Kebakaran Pabrik Permen Cikande Belum Padam, 50 Orang Masih Hilang Kontak | KOMPAS PETANG
• 2 jam lalukompas.tv
Berhasil disimpan.