JAKARTA, KOMPAS — Penetapan upah minimum tahun 2027 di sejumlah provinsi kembali diwarnai tarik-menarik antara serikat pekerja dan pengusaha. Situasi itu memperlihatkan tantangan pemerintah dalam menyeimbangkan antara kebutuhan hidup pekerja dan kemampuan industri.
Seperti diketahui, Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan mewajibkan hasil penghitungan formula (yang masih mengacu pada UU Cipta Kerja) untuk dibandingkan dengan hasil survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang disepakati Dewan Pengupahan Daerah. Hasil yang paling tinggi antara keduanya dipakai untuk menetapkan nominal upah minimum 2027.
Dengan aturan baru itu, UU Pelindungan Ketenagakerjaan menempatkan KHL bukan sekadar sebagai pertimbangan, melainkan sebagai pembanding langsung terhadap hasil formula penghitungan upah minimum.





