Liputan6.com, Jakarta - Sejumlah personel Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) menggeledah rumah dinas Bupati Kupang di Jalan RA Kartini, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, NTT pada Jumat (20/11/2026) sekitar pukul 23.00 Wita. Penggeledahan itu terkait kasus pemerkosaan yang dilakukan Bupati Kupang Yosef Lede alias Yos terhadap mahasiswi berinisial RWM (21).
Berdasarkan pantauan di lokasi, terdapat sejumlah perwira polisi, yakni PS Kasubdit 5 Siber Ditreskrimsus Polda NTT Kompol Marselus Yugo Amboro, Kanit 4 Subdit 3 Ditres PPA dan PPO Polda NTT AKP Yohanes Suhardi, Kapolsek Kota Lama AKP Arifin Abdurahman, Kasatreskrim Polresta Kupang Kota AKP Jumpatua Simanjorang dan sejumlah penyidik lainnya.
Advertisement
Selain itu, sejumlah personel Resmob Polda NTT juga tampak siaga di gerbang masuk dan sekitaran kompleks rumah dinas. Penggeledahan tersebut berlangsung cukup lama hingga dini hari.
Kabid Humas Polda NTT Kombes Henry Novika Chandra, mengatakan penggeledahan itu dilakukan sebagai bagian dari upaya memperkuat pembuktian setelah penyidik meningkatkan kasus itu ke tingkat penyidikan.
Dari kegiatan tersebut, penyidik menyita sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan perkara, yakni satu buah kasur busa, dua buah bantal, satu buah baju kaos, satu buah buku mutasi piket dan satu botol minyak kayu putih
Henry menjelaskan penanganan kasus dinaikkan ke tahap penyidikan setelah tim investigasi melakukan gelar perkara khusus. Polisi juga telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) di rumah dinas Bupati Kupang.
“Gelar perkara khusus dilaksanakan dan hasilnya meningkatkan status perkara dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan,” jelas Henry.
Henry memastikan penanganan kasus tersebut dilakukan secara transparan dan profesional. Ia berharap seluruh penyidikan berjalan lancar, objektif, dan tuntas demi keadilan untuk korban.
“Secara murni penegakan hukum dilakukan profesional, transparan, dan akuntabel dengan menjunjung praduga tidak bersalah,” kata Henry.
“Kami memohon dukungan media, instansi terkait, dan masyarakat untuk mengawal proses ini berbasis fakta, menjaga kerahasiaan identitas korban, menghindari spekulasi atau informasi belum terverifikasi, serta menjaga ruang aman bagi korban,” tandasnya.




