Sejumlah Negara Sepakat Susun Pakta Internasional Senjata Otonom Mematikan, AS dan Rusia Menentang Aturan Mengikat

pantau.com
3 jam lalu
Cover Berita

Pantau - Sejumlah negara menyepakati penyusunan pakta internasional mengenai sistem senjata otonom mematikan atau killer robots (robot pembunuh) dalam pertemuan di Jenewa, Swiss, pada Sabtu (21/11/2026).

Berdasarkan laporan lembaga penyiaran publik Swiss, RTS, kesepakatan tersebut dicapai setelah perundingan selama lima hari dalam konferensi peninjauan ketujuh Convention on Certain Conventional Weapons.

Ketua konferensi Julien Thoni mengatakan proses penyusunan pakta internasional tersebut akan berlangsung selama dua tahun ke depan.

Sebagian besar negara mendukung pembentukan perjanjian yang mengikat secara hukum, sementara Amerika Serikat dan Rusia menentang langkah tersebut.

Negara Peserta Bahas Pembatasan Senjata Otonom

Thoni mengungkapkan sejumlah delegasi menyampaikan keberatan terhadap penggunaan kata "bernegosiasi" dalam mandat konferensi.

Para peserta akhirnya menyepakati penggunaan istilah "mengembangkan" sebagai pengganti kata tersebut.

Menurut Thoni, pembahasan akan diarahkan untuk memperjelas jenis senjata yang dapat dilarang berdasarkan hukum humaniter internasional serta jenis senjata yang tidak dilarang tetapi dapat diatur penggunaannya.

Namun, kesepakatan tersebut belum menentukan apakah proses penyusunan pakta akan menghasilkan aturan yang mengikat secara hukum.

Organisasi Internasional Kritik Lemahnya Mandat Kesepakatan

Koalisi Stop Killer Robots mengkritik hasil konferensi tersebut dengan menyatakan sejumlah pemerintah telah mengadopsi "mandat yang dilemahkan".

Direktur Eksekutif Stop Killer Robots Nicole van Rooijen memperingatkan bahwa teknologi senjata otonom telah mulai digunakan di medan perang.

"Menunda pembentukan instrumen yang mengikat secara hukum membahayakan warga sipil dan umat manusia," kata Rooijen.

Wakil Direktur Program Senjata Human Rights Watch Verity Coyle turut mengkritik kesepakatan tersebut karena dinilai gagal menetapkan langkah yang diperlukan untuk mengadopsi aturan baru di tengah perkembangan teknologi senjata otonom.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres dan Presiden Komite Internasional Palang Merah (ICRC) Mirjana Spoljaric telah mendesak sejumlah pemerintah untuk merundingkan perjanjian yang mengikat secara hukum guna melarang atau membatasi penggunaan sistem senjata otonom.


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Dasco Dukung Revisi UU Perlindungan Anak Masuk Prolegnas Prioritas 2027
• 11 jam lalumetrotvnews.com
thumb
IHSG Babak Belur, EXCL hingga BBCA Justru Bersinar dan Layak Dipantau Pekan Depan
• 6 jam laluwartaekonomi.co.id
thumb
Bahaya Mengintai di Balik Joki Galbay Pinjol, Jangan Gegabah!
• 7 jam lalucnbcindonesia.com
thumb
Farianda Putra Sinik Kembali Terpilih secara Aklamasi sebagai Ketua PWI Sumut Periode 2026–2031
• 10 jam lalupantau.com
thumb
Detik-detik Ibu 5 Lima Anak Kepergok Curi Susu Formula di Minimarket Denpasar
• 15 jam lalutvonenews.com
Berhasil disimpan.