Liputan6.com, Jakarta - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Timur 2027 sebesar Rp 2.730.000. Besaran ini menunjukkan kenaikan 11,57 persen atau bertambah Rp 283.119,32 dibandingkan UMP 2026 senilai Rp 2.446.880,68.
Ketentuan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/757/013/2026 yang ditetapkan di Surabaya pada 21 November 2026, dan mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2027
Advertisement
“Kami menetapkan Upah Minimum Provinsi Jawa Timur Tahun 2027 sebesar Rp2.730.000,00,” ujar Khofifah Minggu, (22/11/2026)
Menurut Khofifah, besaran kenaikan tersebut disusun dengan mempertimbangkan indikator ekonomi daerah, yakni inflasi sebesar 3, 33 persen dan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur sebesar 5,82 persen. Kenaikan UMP sebesar 11,57 persen ini tercatat berada di atas tingkat inflasi.
Pertimbangan lain yang digunakan adalah estimasi Kebutuhan Hidup Layak (KHL) 2026 tingkat Provinsi Jawa Timur yang mencapai Rp 3.742.675 per bulan. Dengan UMP 2027 sebesar Rp2,73 juta, rasio UMP terhadap KHL naik menjadi 72,94 persen meningkat dari posisi tahun 2026 sebesar 65,38 persen.
Khofifah menilai perbandingan upah antarprovinsi tidak bisa hanya dilihat dari nominal mentah, melainkan juga harus membaca KHL dan kondisi ekonomi wilayah. Sebagai gambaran, UMP Jawa Timur 2027 berada di kisaran yang berdekatan dengan Daerah Istimewa Yogyakarta (Rp2.725.000) dan melampaui Jawa Tengah (Rp2.655.454). Sementara dari sisi rasio UMP terhadap KHL, Jawa Timur (72,94 persen) lebih tinggi dibanding Jawa Barat (70,62 persen) dan Jawa Tengah (71 persen).
“Kenaikan UMP ini kami arahkan untuk menjaga daya beli pekerja agar mereka dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Dalam menetapkan besarannya, kami memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi agar kesejahteraan pekerja dapat meningkat dan usaha tetap berjalan,” kata Khofifah




