jatim.jpnn.com, SURABAYA - Penerapan Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gresik 2026–2046 masih menghadapi kendala terkait penetapan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD).
Persoalan tersebut dinilai berdampak pada proses penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), khususnya bagi investor dan pengembang perumahan yang hendak merealisasikan pembangunan di wilayah Gresik.
BACA JUGA: DPRD Gresik Tetapkan Empat Ranperda Inisiatif untuk Propemperda 2026
Wakil Ketua DPRD Gresik Mujid Riduan menyampaikan hal itu setelah menghadiri sosialisasi RTRW 2026–2046 yang digelar Pemerintah Kabupaten Gresik di Ruang Mandala Bhakti Praja, Lantai 4 Kantor Bupati Gresik, Rabu (18/11).
Mujid menjelaskan meskipun Perda RTRW telah disahkan dan menetapkan sejumlah wilayah sebagai kawasan industri maupun permukiman, pelaksanaannya masih terkendala status LSD yang lebih dahulu ditetapkan melalui SK Bupati pada 2023.
BACA JUGA: Wakil Ketua DPRD Surabaya Arif Fathoni Turunkan Foto Gibran dengan Hormat
Menurut dia, perubahan status lahan tersebut harus dilakukan terlebih dahulu melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pusat. Kondisi itu membuat proses pengurusan PBG belum berjalan sebagaimana diharapkan.
“Terkait RTRW ini, perda sudah disahkan. Namun, status LSD atau Lahan Sawah yang Dilindungi harus diubah terlebih dahulu di ATR/BPN. Akibatnya, pengurusan sampai saat ini masih mandek. Dalam perda kita, sejumlah wilayah sudah masuk kawasan industri, terutama kawasan perumahan dan permukiman, tetapi SK Bupati tahun 2023 lebih dahulu menetapkan LSD. Kendalanya masih menunggu perubahan tersebut, sehingga investor dan pengusaha masih stagnan. Pengurusan PBG ini yang menjadi kendala kita,” ungkap Mujid.
BACA JUGA: DPRD Gresik Jamin Warga Tetap Bisa Berobat Gratis Meski Data PBI Berubah
Dia menegaskan DPRD Gresik akan menjalankan fungsi pengawasan agar pemanfaatan ruang di daerah sesuai dengan ketentuan dalam Perda RTRW maupun regulasi yang berlaku.
Mujid juga menyampaikan dua alternatif penyelesaian persoalan tersebut. Pertama, menunggu sinkronisasi dari Kementerian ATR/BPN pusat agar penetapan LSD disesuaikan dengan Perda RTRW Gresik.
Kedua, pemerintah daerah dapat mengusulkan perubahan status LSD menjadi kawasan industri sesuai dengan peruntukan lahan yang telah ditetapkan dalam perda. Meski demikian, kewenangan perubahan status tersebut tetap berada di pemerintah pusat.
“Ada dua cara. Pertama, menunggu nanti diubah oleh ATR/BPN pusat agar disesuaikan dengan perda kita. Kedua, kita mengajukan perubahan LSD menjadi kawasan industri sesuai dengan perda saat ini, karena tanah tersebut masuk dalam kawasan industri. Namun, proses perubahan itu tetap harus dilakukan oleh ATR/BPN pusat. Peruntukan lahan ini juga harus jelas dan tegas. Salah satu fungsi kita adalah pengawasan, dan ini yang nanti akan kita lakukan,” tuturnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif menekankan pentingnya menjaga keseimbangan arah pembangunan daerah. Menurut dia, posisi Gresik sebagai wilayah penyangga kawasan metropolitan Gerbangkertosusila sekaligus salah satu penggerak ekonomi Jawa Timur perlu didukung perencanaan tata ruang yang terarah.
Alif menyebut pembangunan tidak boleh hanya berorientasi pada pertumbuhan industri dan ekonomi. Potensi pertanian, perikanan, ekosistem mangrove, serta kekayaan budaya dan wisata religi juga harus mendapat perhatian.
“Pembangunan Gresik tidak hanya diarahkan pada pertumbuhan sektor industri dan ekonomi. Kita juga memiliki potensi pertanian, perikanan, ekosistem mangrove, serta kekayaan budaya dan wisata religi yang harus dijaga dan dikembangkan secara berimbang,” ujar Alif.
Dokumen RTRW Gresik 2026–2046 disusun dengan visi menjadikan daerah tersebut sebagai pusat pertumbuhan berbasis budaya, industri, dan agribisnis yang berdaya saing global serta berwawasan lingkungan.
Dalam rencana tata ruang tersebut, luas wilayah perencanaan mencapai sekitar 126.891,31 hektare. Sebanyak 91,83 persen dialokasikan sebagai kawasan budidaya, sedangkan 8,17 persen sisanya ditetapkan sebagai kawasan lindung. (mcr12/jpnn)
Redaktur & Reporter : Arry Dwi Saputra




