Menyoal UU Perampasan Aset Tindak Pidana

rctiplus.com
2 jam lalu
Cover Berita
Menyoal UU Perampasan Aset Tindak PidanaNasional | sindonews | Minggu, 22 November 2026 - 16:50

Romli Atmasasmita

BERITA mengenai pengesahan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana (RUU PATP) menjelang akhir November 2026 telah memantik pendapat pro dan kontra di masyarakat, antara lain dari ICW dan Koalisi Masyarakat Sipil, terutama tidak diakomodasinya ketentuan tentang Illicit enrichment yang terdapat pada Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 yang telah diratifikasi dengan UU RI Nomor 7 tahun 2006.

Pemahaman yang benar mengenai ketentuan tersebut adalah bahwa setiap negara peserta konvensi wajib melaksanakan ketentuan tentang Illicit enrichment (Pasal 20 UNCAC 2003) ke dalam sistem hukum pidana nasional negara yang bersangkutan. Merujuk pada ketentuan tersebut, dipastikan bahwa untuk menentukan adanya harta kekayaan seseorang berasal dari penghasilan yang sah diperlukan beban pembuktian terbalik, dalam arti pembuktian dibebankan pada pemilik harta kekayaannya bukan pada kejaksaan(negara).

Baca Juga:Prabowo Cari Gubernur Jabar KDM di Rakornas TPAKD: Paling Dekat, Gak Hadir

Kekhawatiran sementara ahli hukum dan anggota DPR RI adalah akan timbul ekses negatif yaitu dengan ketentuan tersebut terdapat celah penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan pihak ketiga seperti pemerasan ataupun perampasan dengan tujuan krminalisasi atau atas dasar tujuan politik atau balas dendam dengan menggunakan ketentuan pasal 20 Konvensi PBB 2003 melalui beban pembuktian terbalik. Atas dasar kekhawatiran tersebut, maka Illicit enrcihment tidak termasuk salah satu ketentuan dalam UU PA.

Di satu sisi kekhawatiran tersebut ada benarnya mengingat kerap terjadi ekses negatif dalam praktik penyidikan oleh aparatur penegak hukum akan tetapi di sisi lain ketiadaan ketentuan mengenai illicit enrichment akan menjadi celah kekosongan hukum bagi seseorang yang diduga memiliki harta kekayaan yang diperoleh secara melawan hukum terbebas dari tuntutan pidana. Apalagi di dalam UU Perampasan Aset Tindak Pidana yang telah disahkan tidak terdapat satu ketentuan yang mewajibkan penyidik berkoordinasi dengan PPATK untuk menelusuri harta kekayaan seseorang berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang diwajibkan bagi setiap penyelenggara negara untuk melaporkan kepada KPK setiap tahunnya sesuai dengan UU Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN.

Baca Juga:Prabowo: Pemimpin Tidak Boleh Lugu, Harus Waspada!

Sedangkan hukum acara perampasan aset khususnya penelusuran aset tindak pidana yang dilanjutkan dengan pemblokiran memerlukan data tentang harta kekayaan seseorang atau penyelenggara negara sehingga sangat memerlukan koordinasi dengan instansi KPK dan Perpajakan; tidak mudah dilaksanakan mengingat kelemahan sumber daya manusia dan sarana dan prasarana digital yang belum memadai untuk mendukung operasi perampasan aset tindak pidana.

Selain kelemahan tersebut di dalam UU Perampasaan aset tindak pidana tidak ditunjuk lembaga khusus yang melaksanakan UU PA kecuali hanya pembentukan Badan Pemulihan Aset Tindak pidana dan Badan Pengawas Perampasan Aset tindak pidana; memerlukan anggaran yang tidak kecil dan sumber daya manusia siap latih yang memadai yang akan memerlukan tenggat waktu peralihan yang cukup lama.

Baca Juga:Kemlu RI: Tak Ada WNI Terdampak Kerusuhan di Prancis dan Italia

Diketahui bahwa badan serupa telah dibentuk di dalam organisasi Kejaksaan Agung, Badan Pemulihan Aset (BPA Kejaksaan) yang tersebar baik di tingkat Kejaksaan Agung dan di kejaksaan daerah-daerah ibu kota dan kabupaten provinsi di seluruh Tanah Air; mengapa keberadaan BPA tersebut tidak ditingkatkan menjadi badan yang menadiri bertanggung jawab kepada Presiden.

Namun demikian, fungsi dan peranan BPA pasca UU PA belum diatur secara rinci, sehingga keberadaan UU PA tidak serta merta dapat melaksanakan UU PA secara maksimal. Selain hal tersebut hukum acara perampasan aset seharusnya didasarkan pada hukum acara pembuktian beban pembuktian terbalik tanpa penghukuman di mana subjek keperdataan dan hukum acara UU PA hanya ditujukan untuk merampas dan mengembalikan aset tindak pidana kepada negara; tidak bertujuan penghukuman terhadap pemilik aset tindak pidana.

#nasional

Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Wamen HAM: Jangan Jadikan Anak Sasaran Kebencian ke Orang Tuanya
• 20 jam laludetik.com
thumb
Launching Inovasi 'Hallo Johor', Wali Kota Medan Dorong Percepatan Aduan dan Administrasi Warga di Tingkat Kecamatan
• 15 jam lalumediaapakabar.com
thumb
Dulu Berharap Cepat Kaya, Investasi Emas Sekarang Bikin Jantungan
• 2 jam lalucnbcindonesia.com
thumb
7 Kantong Jenazah Dievakuasi, Korban Kebakaran Pabrik Permen di Serang Tak Dapat Dikenali
• 2 jam lalukompas.id
thumb
Gubernur Jateng Luncurkan Kalender Wisata 2027 di Karimunjawa
• 18 jam lalurepublika.co.id
Berhasil disimpan.