JAKARTA, DISWAY.ID-- Kejaksaan Agung (Kejagung) menyambut baik pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Hal tersebut disampaikan Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, saat dimintai tanggapan oleh awak media, Sabtu, 21 November 2026.
BACA JUGA:RUU Perampasan Aset Segera Disahkan DPR, Dasco Pastikan Dibawa ke Paripurna Terdekat, DPD Ikut Bersuara
"Kita menyambut baik dengan adanya terbentuknya dan telah disahkan UU Perampasan Aset dalam penguatan penegakan hukum," kata Anang, dikutip Minggu, 22 November 2026.
Anang mengatakan, ketentuan tersebut diperlukan untuk menelusuri dan mengamankan aset tersangka yang kabur, termasuk yang berada di luar negeri.
Upaya tersebut memungkinkan penegak hukum memulihkan kerugian negara sekaligus menindak pelaku tindak pidana.
"Dan dapat ini memitigasi kerugian yang lebih besar tidak hanya mempidanakan orangnya tetapi mengejar aset apalagi dengan adanya beberapa pelaku tindak pidana melarikan diri," urainya.
BACA JUGA:Tak Hanya Korupsi, RUU Perampasan Aset Atur Pengembalian Ganti Rugi Korban Penipuan
"Baik didalam negeri ataupun berada di luat negrru seperti MRC (Muhamad Rza Chalid, Jurist Tan, AK, dll)," sambung Anang.
Muhammad Riza Chalid merupakan pengusaha minyak yang terseret kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan pengadaan produk kilang.
Kejaksaan Agung telah menetapkannya sebagai tersangka dalam perkara tersebut, namun hingga kini dia masih berstatus buron.
Adapun Jurist Tan merupakan mantan staf khusus Nadiem Makarim saat menjabat Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
Ia ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek dan saat ini juga masuk dalam daftar buron.
BACA JUGA:Tak Hanya Korupsi, Wamenkum Sebut RUU Perampasan Aset Sasar Terorisme dan Narkotika
Perampasan Aset Akhirnya Disahkan DPR
- 1
- 2
- »





